oleh

Pembangunan Demokrasi Indonesia, Kemendagri Sebut Peran Strategis Parpol

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Partai politik mempunyai peran strategis dalam memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia, di antaranya untuk mendorong terciptanya reformasi politik dan reformasi institusi demokrasi sebagai upaya strategis membangun citra demokrasi Indonesia.

Demikian disampaikan Direktur Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad dalam Forum Peningkatan Kualitas Demokrasi pada Aspek Lembaga Demokrasi terkait Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Partai Politik, di Aston Manado Hotel, Sulawesi Utara, Pada Senin (27/5/2019).

Dalam Sambutannya, La Ode Menyampaikan, Kegiatan ini sebagai upaya untuk menjaga silaturahmi antara unsur pemerintah dengan unsur lembaga demokrasi di wilayah Sulawesi Utara khususnya Kota Manado.

“partai politik mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan demokrasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang No 2 Tahun 2008 partai politik memiliki beberapa fungsi,” Imbuh La Ode

Fungsi diantaranya, La Ode Merincikan, Pertama, pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warganegara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

Kedua, Sambung La Ode, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Ketiga, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, keempat partisipasi politik warga negara Indonesia.

Masih Kata La Ode, Terakhir, rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

“pentingnya fungsi partai politik guna mendorong banyak negara memberikan pendanaan bagi partai politik, termasuk di Indonesia. Kendati demikian, pelaksanaannya tetap diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tegas,” Jelas La Ode.

Untuk itu, Lanjut La Ode, Bantuan keuangan partai politik di Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan, untuk tingkat pusat sebesar Rp1.000, per suara sah, tingkat provinsi sebesar Rp1.200, per suara sah, dan tingkat kabupaten/kota sebesar Rp1.500, per suara sah.

Baca juga :  Buku ‘Merawat Kebebasan Bermartabat’, Direktur Poldagri: Mudah-mudahan Menjadi Bahan Acuan Pencerdasan Bangsa

Besaran nilai bantuan keuangan partai politik tersebut dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Mendagri. “Penggunaan bantuan keuangan partai politik prioritas digunakan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat serta dapat digunakan sebagai dana penunjang kegiatan operasional sekretariat partai politik,” tutupnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Perwakilan Tim Pokja IDI wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Tokoh Masyarakat, Ketua BEM Universitas di Kota Manado, Partai Politik Peserta Pemilu, dan anggota DPRD di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan narasumber yang hadir selain dari Kemendagri ada Akademisi IPDN Prof. Nurlia Nurdin dan Akademisi Universitas Sam Ratulangi, Dr. Ferry Liando.(Red/Puspen Kemendagri)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru