oleh

Dugaan Gratifikasi Revitalisasi Pasar Jatiasih Senilai 44 Miliar Dilaporkan ke Bareskim

KOTA BEKASI, Kicaunews.com – Dugaan pungli dan gratifikasi revitisasi pasar Jatiasih, Kota Bekasi akhirnya sampai juga di ranah hukum, dengan dilaporkannya beberapa nama terkait proyek bernilai Rp 44 miliar.

Ketua Indonesia Fight Corruption (IFC), Intan Sari Geny mengungkapkan, pihaknya sudah melaporkan dugaan pungli dan gratifikasi Revitalisasi Pasar Jatiasih ke Bareskim, Polda Jakarta, Jumat (17/5/2019).

“Iya sudah barusan kita sampaikan data-data terkait dugaan pungli dan gratifikasi yang melibatkan pihak Kontraktor PT.Mukti Sarana Abadi (MSA), Rudi Rosadi dan juga Kepala Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan (Perindag) Kota Bekasi, Makbullah,”beber Intan pada media di Bareskrim, Jakarta.

Menurut Intan, kasus korupsi harus diberantas meski harus berlawanan dengan penguasa daerah apalagi kasus pasar Jatiasih ini harus diungkap agar terang benderang siapa saja yang bermain-main dengan proyek revitalisasi tersebut.

“Tadi penyidik di Bareskrim juga sudah menerima dan data yang kita ajukan dianggap cukup detail sama mereka,”tandasnya.

Seperti diberitakan di sejumlah media kasus Revitalisasi Pasar Jatiasih ada indikasi pungli. Pasalnya sudah ada kesepakatan tidak boleh memungut uang apapun dari pedagang, tapi PT.MSA tetap melakukannya. Dan Kadis Perindag Kota Bekasi terkesan ada pembiaran dengan pungutan tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Indonesia Fight Corruption (IFC) Intan Sari Geny kepada wartawan tentang sikap mencurigakan dari 3 orang pimpinan DPRD Kota Bekasi, terkait revitalisasi pasar Jatiasih bukan hanya jadi pertanyaan di kalangan rekan sesama anggota dewan lainnya. Tapi juga menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat akan ketiga orang pimpinan dewan tersebut.

Ketiga pimpinan dewan yang dimaksud Intan Sari Geny yakni, Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai (PDIP), Heri Koswara (PKS) dan H. Edy (Golkar). Ketiganya dalam rapat Bamus DPRD Senin (13/5/2019) kemarin berjanji akan mengkaji dulu persoalan revitalisasi Pasar Jatiasih setelah itu baru membuat Pansus.

Baca juga :  Sosialisasi Empat Pilar, Hetifah Ingatkan Tantangan Bangsa Indonesia

Selain itu juga dari informasi yang berkembang di Komisi 1 dan Komisi 3, ketiga pimpinan dewan itu melarang anggotanya baik di Komisi 1 maupun di Komisi 3 tidak diperbolehkan memanggil pihak kontraktor (PT.Mitra Sarana Abadi) ataupun untuk sidak ke pasar Jatiasih.

“Ini ada apa, ketiga pimpinan dewan itu merasa DPRD milik mereka bertiga, anggota yang lain ngontrak gitu. Kan DPRD itu kolektif kolegial,”ungkap Ketua Indonesia Fight Corruption (IFC), Intan Sari Geny. Selasa (14/5/2019).

Intan mencurigai tiga pimpinan dewan itu memang titik lemah kinerja DPRD Kota Bekasi periode 2014-2019 selama ini terutama kedudukannya dibanding eksekutif. (Fie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru