oleh

Ini Penjelasan KPU dan Bawaslu Kota Bekasi Soal Video Viral Kotak Suara Yang Kosong

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Video tentang kotak suara pemilu kembali viral. Kali ini yang beredar luas adalah video sekelompok orang yang mendatangi Gudang KPUD Kota Bekasi pada Jumat (26/4/2019) dinihari.

Dalam video tersebut, sekelompok orang marah-marah dan meminta pihak kepolisian yang membawa kotak-kotak suara tersebut bertindak netral.

Salah satu yang menyebarkan video tersebut melalui media sosial Facebook adalah Ketua Ormas Garbi Jawa Barat Nandang Burhanudin.

“Tadi mlm jam 1 mlm Ibu Jenderal Agus Soetomo, Ibu Lien Agus Soetomo Mengejar Petugas KPU yg memindahkan Kotak Suara Dari Balai Rakyat Kayuringin Bekasi selatan ke Salah Satu Gudang Kosong Di Samping Pom Bensin Vivo di Jl Sudirman Bekasi Selatan . Tanpa ada Saksi dari koalisi 02. Yang berani menegur POLRI supaya netral tinggal TNI. Itupun sisa-sisa. Bisa jadi,4 tahun lagi jika keadaan tidak berubah, TNI kuat bersama rakyat tinggal slogan,” ungkap Nandang Burhanudin di media sosial Facebook nya, Jumat (26/4/2019) sore.

Link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2409678439066386&id=100000727596555

Mengenai masalah ini, Ketua KPUD Kota Bekasi Nurul Sumarheni angkat bicara.

Ia menjelaskan salah kaprahnya orang-orang yang dalam video tersebut. Mereka menganggap pemindahan logistik dari posisi rekapitulasi ke Gudang KPU itu menyalahi aturan.

Padahal, kata Nurul, Kotak Suara yang dipindahkan ke gudang KPU adalah kota suara yang sudah di rekap di tingkat PPK dan sudah keluar berita acaranya.

“Berita acaranya sudah diserahkan kepada saksi parpol dan Pengawas Pemilu. Artinya sudah selesai, dan kota suara bisa dipindahkan ke gudang KPU,” kata Nurul Sumarheni, di Kantor Bawaslu, Jumat (26/4/2019).

Lanjut Nurul, KPU Kota Bekasi sudah melakukan penjadwalan sesuai dengan jadwal rekapitulasi di tingkat PPK. Jadi begitu mereka selesai melakukan rekap, maka semua logistik pemilu akan ditarik ke gudang KPU

Baca juga :  Komisi 3 DPR RI: Mari Kita Perang Bersama Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19

“Itu memang sudah terjadwal, jadi tidak perlu lagi diberitahukan kepada saksi maupun pihak lain yang tidak berkepentingan secara langsung,” ujarnya.

Perlu diketahui juga, kata Nurul didalam kotak suara yang ditarik sudah tidak ada salinan C1 atau C1 Hologram, karena C1 Hologram yang tadinya ada didalam Kotak Suara sudah dipindahkan kedalam Kotak rekap di PPK.

Di PPK sudah di sediakan 13 Kotak untuk proses rekap, 1 kotak untuk meletakan form DA1 dari 5 jenis pemilihan, 5 kotak untuk meletakan DAA1, 5 kotak untuk form C1 dan 2 kotak lagi untuk C7, C2, C serta C5.

“Jadi kalau di cari-cari C1 Hologram di kotak suara yang ada gudang KPU memang sudah tidak ada,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tommy Suswanto menghimbau kepada seluruh masyarakat ketika menemukan dugaan pelanggaran hendaknya di salurkan atau dilaporkan ke Bawaslu sesuai aturan.

“Bawaslu sangat menyayangkan ada pihak-pihak yang ingin membangun opini dan menyebarluaskan sesuatu yang belum tentu kepastian hukumnya, dan juga belum memiliki azas kepastian hukum,” ucap Tommy.

Oleh karena itu, sambung Tommy, Bawaslu akan memproses pihak-pihak yang mencoba membuat keresahan dan membuat kegaduhan di kalangan masyarakat terkait proses tahapan pelaksanaan Pemilu 2019.

Tommy pun meminta kepada masyarakat agar lebih bijak menyikapi sebuah informasi untuk tidak langsung menjustifikasi sesuatu tindakan dengan kecurangan terlebih dahulu.

“Karena kita terima dulu laporannya, lalu kita proses sesuai prosedurnya, selanjutnya diputuskan apakah itu kategori pelanggaran atau tidak,” ucapnya berpesan.

“Sesuai Perbawaslu nomor 7 tahun 2018, Bawaslu bisa menangani pelanggaran adminitratif, kode etik dan pidana, Bawaslu juga bisa menangani proses pelanggaran lainnya,” tegasnya. (Fie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru