oleh

Sulung Nof: Tolak Keliruan Input Data di 9 TPS oleh KPU Sebagai Kelalaian Tapi Potensi Pidana

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Jika menggunakan logika KPU, adanya perbedaan hasil perolehan suara Pilpres 2019 antara C1 Plano dan Form C1 dengan data di web KPU karena disebabkan faktor kelalaian dan kesalahan input data. Komisioner KPU juga menyatakan agar masyarakat yang mengetahui adanya kekeliruan tersebut melapor ke KPU, bukan diviralkan.

Pernyataan KPU tersebut dipertanyakan Ketua Relawan Kesatuan Organisasi Militan Driver Online (Komando) Prabowo Sandi Kota Bekasi, Sulung Nof, mengingat kata Sulung  tindakan kelalaian dan kesalahan input data perolehan suara di 9 TPS yang dilakukan KPU   dinilai sebagai tindakan kecurangan yang berpotensi pidana.

“Mari kita uji pernyataan KPU jika demikian adanya, mengapa kesalahan input data tersebut memiliki pola yang sama, yaitu mengunggulkan suara petahana dan mengurangi suara Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno?. Bagaimana jadinya jika para relawan 02 tidak mendokumentasikan C1 plano dan form C1?” ucapnya kesal.

Hal ini menjadi keprihatinan dirinya karena selama rentang waktu 35 hari perhitungan suara, itu artinya mata para relawan 02 mesti tetap terjaga memantau pergerakan suara di web KPU, baik data yang sudah tersaji maupun belum. “Indikasi kecurangan ini tidak bisa dianggap biasa karena menentukan arah bangsa dan negara Indonesia. Akal sehat kita menolak untuk menerima bahwa hal tersebut terjadi semata karena kelalaian dan kesalahan di banyak TPS,” tegas Sulung.

“Bisakah kita bayangkan, pejabat yang digaji rakyat, lalu mengelola dana sebesar hampir 25 Triliun untuk Pileg dan Pilpres 2019, tapi rakyat merasa was-was  sehingga terpaksa harus mengawasi secara melekat selama 24 jam, dalam waktu sebulan lebih. Bukankah itu bakal menguras energi dan logistik? Kalau diibaratkan pembantu/pelayan, jika tuannya mendapati pembantu/pelayan berlaku culas beberapa kali, apakah harus mengawasi setiap saat ataukah memprosesnya secara hukum lalu mencari penggantinya? Dimanakah seharusnya peran negara? Bawaslu? POLRI?,”kata Sulung prihatin.

Baca juga :  Polsek serpong Berhasil Mengamankan Tiga Orang Pelaku Perampokan Minimarket

Apalagi kata Sulung jelas diatur dalam  pendekatan hukum positif, upaya seseorang atau penyelenggara Pemilu untuk mengubah penghitungan hasil perolehan suara diancam dengan pidana penjara 3 – 4 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 309 UU Nomor 08 Tahun 2012 yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana 4 tahun dan denda 48 juta”.

Sementara lanjut Sulung  pada pasal 312 berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana pasal 181 ayat 4 dipidana 3 tahun denda Rp 36 juta.”

“Sekarang, kita menanti apa yang akan dilakukan oleh para pihak yang berwenang terkait ketidak beresan yang terjadi. Dan mata rakyat sedang mengawasi. Yang jelas, kesalahan fatal tersebut harus memiliki konsekuensi hukum. Dan kita sudah menyepakati bahwa hukum menjadi panglima di negeri ini. Jangan sampai rakyat menggunakan instrumen tersendiri untuk memperoleh keadilan,” tegas Sulung.

Berikut sembilan daerah yang dirilis KPU terjadi kesalahan entri data:

1. Mataram Provinsi NTB, TPS 17 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela (sudah dikoreksi), kemudian Lombok Tengah TPS 3 Desa Gonjak Kecamatan Praya (sedang dalam koreksi)

2. DKI Jakarta TPS 93 di Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (sudah dikoreksi)

3. Provinsi Riau TPS 10, Kelurahan Laksamana, Dumai (sudah dikoreksi)

4. Jawa Tengah TPS 25 Kelurahan Banjarnegoro, Kecamatan Martoyudan, Kabupaten Magelang (sudah dikoreksi), TPS 7 Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo (masih dalam proses)

5. Maluku TPS 6 Kelurahan Lesane Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah

Baca juga :  Nurdin Halid: Usulan DPD I Untuk Munaslub, Akan Ditindak Lanjuti DPP

6. Banten Kota Serang TPS 39 Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug

7. Jawa Barat TPS 15 Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Sukabumi. (Fie)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru