oleh

Soal Surat Pengunduran Bupati Mandailing Natal, Mendagri: Kami Akan Pelajari

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Pasca Pemilu Serentak Pilpres pada 17 April 2019 kemarin menyisakan adanya ketidakpuasan salah satu Bupati.

Seperti Ramainya pemberitaan adanya pengunduran diri dari Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang membuat ramai masyarakat Indonesia soal hasil perolehan suara salah satu Capres yang dinilai sudah banyak berkontribusi untuk kemajuan Mandailing Natal.

Kejadian tersebut pun langsung disikapi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. “Kami Akan mempelajari surat pengunduran diri Dahlan Hasan Nasution dalam jabatannya sebagai Bupati Mandailing Natal. Komunikasi juga akan terus dijalin dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan pemanggilan dalam hal alasan mundur yang kurang tepat,” Kata Tjahjo di jakarta pada minggu, 20/4/2019.

“Kita pelajari dan memanggil yang bersangkutan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami akan Komunikasikan dengan Pemprov Sumut untuk memfasilitasi,” Jelas Tjahjo.

Tak hanya itu, Tjahjo menilai alasan Dahlan untuk mundur dipandang tidak lazim. “alasan tersebut bisa mencederai amanat masyarakat Mandailing Natal yang telah memilih Dahlan sebagai kepala daerah secara langsung. Pasalnya, masa jabatan Dahlan akan habis sebagai Bupati Mandailing Natal pada Juni 2021 mendatang,” Ujar Tjahjo.

“Tapi alasan mundur ini tidak lazim, sehingga akan mencederai amanat masyarakat yang telah memilih yang bersangkutan secara langsung karena masa jabatan akan berakhir pada Juni 2021,” ungkap Tjahjo.

Selain alasan yang tak lazim, Tjahjo menilai alamat surat yang ditujukan tidak tepat karena seharusnya ditujukan pada DPRD Mandailing Natal.

“Secara prosedural, alamat surat ini tidak tepat, Harusnya ditujukan kepada DPRD Mandailing Natal untuk selanjutnya diteruskan kepada Mendagri melalui Gubernur Sumatera Utara,” terang Tjahjo.

Untuk informasi, Surat permohonan yang ditulis Dahlan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Baca juga :  Pilkada 2018, Mendagri: Pilkada Harus Demokratis, Pemilih Mesti Bebas Memilih

Padahal, proses administrasi pengunduran diri kepala daerah diatur Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Mekanismenya ialah surat pengunduran diri bupati diserahkan ke DPRD. Selanjutnya, pimpinan DPRD mengadakan rapat paripurna untuk mengumumkan pengunduran diri tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.(Red/Puspen Kemendagri)

Surat pengunduran diri Bupati mandailing Natal
Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru