oleh

Plt Bupati Bekasi Perintahkan Kasatpol PP Laporkan Pelaku Pencopotan Segel THM Ilegal

Kab. Bekasi, Kicaunews.com – Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja memerintahkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Hudaya segera melaporkan pelaku pencopotan segel Tempat Hiburan Malam(THM) ke pihak kepolisian yang beberapa bulan lalu sempat disegel Pemkab Bekasi, namun saat ini dicopot oleh pihak yang tak bertanggungjawab.

Hal ini ditegaskan Plt Bupati saat Pimpinan dan tokoh agama yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah (Fukhis) Kab. Bekasi bertemu di ruang kerja Plt Bupati Eka Supria Atmaja, Senin (15/4/2019).

Kasatpol PP Kabupaten Bekasi, Hudaya diminta untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan.

Di perda tersebut, dalam pasal 47 terkait Tempat Hiburan Malam (TMH), dilarang beroperasi, seperti pub dan panti pijat. Karena jenis usaha itu merupakan kedok prostitusi yang meresahkan masyarakat.

Eka Supria Atmaja mengatakan dihadapan tokoh agama Fukhis, bahwa saat ini sudah bukan lagi membahas soal masalah surat harmonisasi antara pernyataan dari Provinsi Jabar yang pada saat masih menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan disahkan menjadi Perda No. 3 Tahun 2016, dimana Raperda tersebut sudah tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri.

“Tetapi persoalan penegakan Raperda yang sudah sah menjadi Perda dan sudah menjadi lembar negara,” ucap Plt Bupati.

Sementara Panglima Fukhis,  Ustadz Nanang Seno menyatakan akan memberikan kesempatan kepada Kasatpol PP, Hudaya untuk segera melaporkan pemilik THM yang telah mencopot segel penutupan THM ilegal secepatnya ke pihak kepolisian.

“Kami beri waktu sampai selasa minggu depan, kalau selasa belum lapor juga, Kami akan laporkan Kasatpol PP ke Bareskrim,” tegas Ustads Nanang.

Upaya ini memang harus diselesaikan segera kata Ustads Nanang karena proses penegakan Perda supaya dilanjutkan dengan melaporkan pengrusakan segel kepada pihak yang berwajib.

Baca juga :  Perkuat Kader Dalam Pencalegan, DPD PAN Tangsel Gelar BIMTEK

“Agar supaya Perda Pariwisata yang sudah menelan banyak uang rakyat itu benar – benar bisa bermanfaat untuk kebaikan Kab Bekasi,” bebernya.

Larangan terkait keberadaan THM seperti karaoke dan tempat pijat di Kabupaten Bekasi, sejatinya sudah diatur dalam Perda Pariwisata Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 47. Namun hingga tiga tahun berjalan, perda tersebut cenderung terabaikan, bahkan hampir tak pernah sekalipun ditegakkan, ucap Nanang prihatin.

“Perda itu tidak pernah dijalankan sampai detik ini, padahal itu adalah tanggungjawab mereka (Pemkab) dan fungsi pengawasannya pun juga lemah,” tegasnya.

Berikut beberapa nama THM yang kembali beroperasi pasca penyegelan, yang terletak di sekitar Lippo Cikarang Selatan dan komplek pertokoan Roxy, diantaranya Kirei International, Mutiara Cafe, Soyanggang International Club, Juma Cafe, Kartika Karaoke and Club, Panghegar. (Fie)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru