oleh

Soal Pelayanan berbasis Aplikasi SiOLA, Pejabat Kemendagri Tandatangani Pakta Integritas

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri melakukan Penandatangan Pakta Integritas dan Pernyataan Komitmen untuk melakukan proses pelayanan secara online berbasis aplikasi Sistem Online Layanan Administrasi (SiOLA) yang digelar di Ruang Sidang Utama Kemendagri , Gedung A Lantai III, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (11/04/2019).

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo mengatakan, penandatanganan pakta integritas diwujudkan sebagai komitmen dalam melakukan layanan berbasis  online atau aplikasi Sistem Online Layanan Administrasi (SiOLA).

Hal ini dilakukan karena masih ditemukan adanya kendala dalam melakukan pelayanan secara online.

“Masih ditemukan kendala dan permasalahan, salah satunya dari sisi pengguna layanan belum sepenuhnya mau menggunakan aplikasi Siola dan masih tatap muka atau melalui perantara, karenanya KPK di daerah harus mengawasi hal tersebut. Kemudian, kurangnya komitmen dalam menerapkan, memanfaatkan SiOLA karena itu kami siapkan penandatangan pakta integritas ini,” kata Hadi.

Hadi menambahkan, dalam pakta integritas memuat komitmen kuat dari Menteri Dalam Negeri untuk mewujudkan sistem Pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, akan dilakukan pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan untuk mempercepat proses pelayanan

Kedua, setiap Pejabat yang tidak menyampai kan LHKPN/LHKASN dalam 1 (satu) tahun akan dikenakan sanksi penundaan gaji berkala dan apabila tidak menyampaikan LHKPN/LHKASN dalam 2 (dua) tahun secara berturut-turut maka akan dikenakan sanksi berupa penurunan pangkat 1 (satu) tingkat lebih rendah.

Sementara itu Isi pakta integritas tersebut adalah sebagai berikut;

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Dengan ini menyatakan bahwa :

Satu, akan mengoptimalkan penerapan dan pemanfaatan layanan aplikasi SIOLA, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persyaratan layanan yang telah ditetapkan

Dua, Akan melakukan proses pelayanan secara online, ada kepastian waktu layanan, dan tidak melakukan serah terima dokumen layanan secara tatap muka, melalui perantara, dan secara tersembunyi  

Tiga, proses layanan dilakukan hanya melalui SIOLA sebagai gerbang utama layanan administrasi dan konsultasi Kementerian Dalam Negeri yang diakses melalui: https://ula.kemendagri.go.id.

Empat, apabila terdapat oknum yang masih berupaya menyalahgunakan wewenang terkait hal-hal tersebut akan memberikan teguran dan melaporkan melalui website https://sapa.kemendagri.go.id  atau media informasi lainnya

Lima, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Atas penyelenggaraan komitmen pakta integritas tersebut Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan yang turut hadir dalam acara tersebut, menyambut baik hal tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan gerakan inisiatif untuk menekan praktek suap dalam pemerintahan.

“Ini sebagai inisiatif untuk pencegahan praktik korupsi,saya kira teknologi bisa melompati banyak hal dan harus serba berbasis teknologi. Saya harap kedepan layanan SiOLA menyediakan lebih banyak layanan kedepan, selamat untuk SiOLA nya semoga kedepan terus berkembang,” ungkapnya.

Dalam perkembangannya, sejak diluncurkan Desember 2018 lalu, yang awalnya hanya menyediakan 15 layanan, kini menjadi 17 layanan. Meski demikian baru 5 jenis layanan yang diakses oleh pengguna layanan dari seluruh wilayah Provinsi. Hal ini disebabkan 5 jenis layanan ini yang paling banyak dibutuhkan sementara 12 jenis layanan lainnya sudah siap memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.(Red/Puspen Kemendagri)

Mari Sukseskan Pemilu Serentak 17 April 2019:

Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru