oleh

Soal Tudingan Pejabat KASN Terima Mahar Dari Calon Sekda Sultra, Penyidik KASN: Itu Hoax

KENDARI, KICAUNEWS.COM — Adanya kabar tidak sedap soal Adanya Mahar atau Suap salah Satu Calon Sekda Sulawesi Tenggara ke salah satu pejabat KASN untuk memuluskan niatnya yang diungkapkan Direktur Advokasi Jaringan Advokasi Kebijakan Publik (]ArrAK) Sultra Adalah Hoax dan berita menyesatkan.

Demikian dikatakan Penyelidik Pelanggar dari Biro Pengaduan dan Penyelidikan KASN Adi Yusuf Tamburaka saat dikonfirmasi Redaksi pada Jum’at malam 29/3/2019.

Bang Yusuf Sapaan Akrabnya menuturkan, KASN telah melakukan pemeriksaan, penyelidikan, serta klarifikasi di lapangan dan adanya kabar tersebut adalah tidak benar adanya.

Bahkan, Yusuf yang juga Ketua Tim Pengaduan dan Penyelidikan menegaskan, KASN menemukan ada modus baru untuk merusak citra lembaga KASN khususnya di sultra. “Dan ini menjadi perhatian serius kami untuk mengungkap siapa penyebar Hoax,” Tegasnya.

Tidak hanya itu, Lanjut Yusuf Menambahkan, KASN akan memberikan sanksi bagi ASN yang melakukan perbuatan tersebut karena sudah melanggar kode etik ASN. “Selama 5 hari saya melakukan serangkaian pemeriksaan tidak ditemukan adanya kata-kata yang diucapkan oleh salah satu calon sekprov yang mengatakan telah membayar mahar 500 juta ke pejabat KASN,” Cetusnya.

“Sejak hari senin tanggal 25 Maret sampai hari ini jumat 29 maret 2019 saya di Kendari melakukan penelusuran dan pemeriksaan, tidak ada satupun kata-kata yang ditudingkan kepada KASN yang telah menerima Mahar,” Jelasnya.

Dikatakan Yusuf, Jadi apa yang di issukan atau pemberitaan itu adalah Hoax dan menyesatkan dan ingin menjatuhkan lembaga KASN. “Dengan ini kami meluruskan agar masyarakat tau yang sebenarnya,” tambah Yusuf.

Yusuf Menilai, Berita hoax dan menyesatkan Atas Tudingan KASN menerima Mahar yang dimuat tanggal 16 maret 2019 lalu sangat jelas ada kejanggalan.

Lebih rinci Yusuf mengatakan, banyak kejanggalan yang mengiringi munculnya berita tersebut. Salah satunya ada pernyataan calon sekda Roni Yakub Laute yang mengaku membayar mahar pada 28 Februari lalu.

“Kejanggalan pertama adanya jarak waktu yang cukup lama dari ungkapan Calon sekda dan berita pernyataan Ketua Advokasi JarrAK Sultra,” KataKata Yusuf.

Lebih jauh Yusuf mengungkapkan, Pengakuan Calon sekda Roni pada 28 Februari dan Rilis Ketua Advokasi JarrAK sultra sekitar 9 Maret lalu diberitakan sekitar 16 Maret 2019. “Disini Jelas adanya kejanggalan waktu yang cukup lama. Ini adalah kendala yang kami masih pertanyakan, ada apa dengan interval waktu kurang lebih 2 minggu,” Herannya.

Masih kata Yusuf, kenapa tidak pada saat kejadian saja pihak pemberi informasi memberikan keterangan kepada media atau penulis rilis. “Ini ko ada interval yang cukup lama, ada dibalik ini,” Imbuhnya.

“Kalau ini terbukti, ASN yang bersangkutan akan mendapat hukuman berat dipecat dari ASN bahkan sampai kearah pidana,” Tambah Yusuf lagi.

Untuk itu, Yusuf menegaskan, KASN memiliki tugas yaitu mengawasi dan merekomendasikan ke pansel seleksi Sekda. “Kasus ini tidak berhenti disini, LASN akan terus mendalami sampai terbukti siapa dalang dibelakangnya,” pungkas Yusuf.

Untuk informasi, Bahwa pada tanggal 16 maret 2019 telah diberikan oleh salah satu media lokal di Kendari dengan Judul “Calon Sekda Dikabarkan Bayar Mahar 500 juta, KPK diminta bertindak” (Red)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru