oleh

Mendagri: MoU Di Bidang TI sangat Bermanfaat Bagi Komponen di Lingkup Kemendagri

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang juga sebagai Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), memandang dengan dilakukannya MoU dan perjanjian kerjasama di bidang Teknologi Informasi (TI) dengan BRI memberikan nilai positif dan manfaat yang luar biasa untuk dapat dimanfaatkan oleh setiap komponen di lingkungan Kemendagri dan BNPP.

“MoU tersebut ada peran penting pemanfaatan yang dilakukan oleh setiap komponen di lingkungan Kemendagri,” Kata Tjahjo Kumolo dalam siaran pers yang diterima redaksi.

hal tersebut disampaikan Tjahjo pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Kemendagri dan BNPP dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) terkait pemanfaatan fasilitas Perbankan berbasis teknologi informasi (TI) dan penandatanganan kerjasama, di Kantor Pusat BRI Gedung BRI 1 Lantai 21 Jakarta, rabu (13/3/2019).

Tjahjo Kumolo merinci setiap bentuk pemanfaatan kerjasama di bidang teknologi informasi tersebut.

Pertama, pemanfaatan yang dilakukan Ditjen Keuangan Daerah berkaitan dengan pinjaman daerah, pembayaran non tunai, fasilitasi penyertaan BUMD dan kerjasama kas pembantu.

Kedua,  di Ditjen Dukcapil dalam kerangka untuk penyediaan komunikasi data untuk perekaman KTP-el untuk semua nasabah yang ada.

Ketiga Sekretariat Jenderal ada kaitan dengan pemanfaatan satelit BRI dalam rangka video conference untuk 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang ada, kemudian penerapan aplikasi e-office serta dukungan pengembangan IT yang ada di Kemendagri.

Keempat, Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk pemanfaatan kerjasama satelit pada sistem Bumdes-nya, kemudian pemanfaatan satelit sistem keuangan desanya.

Kelima, Ditjen Bina Pembangunan Daerah khususnya e-planning dan e-budgeting yang sekarang sedang dalam proses untuk semua daerah khususnya di 34 provinsi dan 514 kabupaten/ kota sudah harus punya e-planning dan e-budgeting yang ada.

Keenam, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum untuk mendata sebaran data konflik sosial, data Ormas yang ada jumlah Ormasnya sudah mencapai 406.709 Ormas ini yg terdaftar di Kemendagri di Kemenkumham ada yang di Kemenlu ada yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Ketujuh, IPDN dalam rangka Smart Campus, belanja barang dan jasa, kemudian BPP dalam rangka dukungan untuk inovasi daerah, indeks inovasi daerah, serta kerjasama dalam hal pembiayaan.

Kemudian kedelapan BNPP, yaitu membangun cctv di 7 PLBN, kmudian target berikutnya akan tambah 4 lagi PLBN lagi paling lambat pada bulan maret 2019, kemudian Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dengan pemanfaatan satelit dalam penyelesaian batas wilayah.

Untuk itu, Tjahjo berujar bahwa Kemendagri jumlah direktorat jenderalnya banyak jika dibandingkan dengan kementerian yang lain. “Kemendagri memiliki kewenangan dalam hal koordinasi, pembinaan, dan pengawasan umum pemerintahan daerah,” ujarnya.

Selain itu, Tjahjo juga memiliki harapan untuk bisa membangun rasa kebersamaan dari sisi penyelenggaraan otonomi daerah. “ini karena Bapak Jokowi menginginkan membangun hubungan tata kelola pusat dan daerah yang harus semakin efektif dan efisien serta mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk memperkuat otonomi daerah,” Kata Tjahjo

“mudah-mudahan melalui MoU ini setidaknya kita ingin secepatnya membangun hubungan tata kelola daerah yang tidak birokratis, tapi membangun lebih efektif dan efisien mempercepat reformasi birokrasi,” pungkasnya. (Red/Puspen Kemendagri)

Pesan Kemendagri Sukseskan Pemilu Serentak:

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru