oleh

Mengangkat Diri Sebagai Plt Kadis Kesehatan, Kapuspen Kemendagri: Bupati Tator Agar Mentaati UU Pemda dan UU ASN

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Dalam Siaran Pers yang diterima Redaksi pada Selasa 11/3/2019, Kemendagri melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin meminta agar Gubernur Sulsel selaku wakil pemerintah pusat didaerah dapat segera turun tangan melakukan pengecekan verifikasi informasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kebijakan Bupati Tana Toraja (Tator) yang telah mengangkat dirinya sebagai Plt Kadis Kesehatan.

Bahtiar menuturkan, Andai info yang beredar luas di masyarakat benar, maka kebijakan Bupati Tana Toraja tersebut diduga kuat bertentangan dengan kaidah tata kelola pemerintahan daerah yang diatur dalam UU Pemda dan Tata Kelola Jabatan Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam UU ASN.

Tidak hanya itu, Kata Bahtiar, Sejatinya jabatan Kadis Kesehatan (jabatan pimpinan tinggi madya setingkat eselon II.b) adalah jabatan ASN yang diatur dalam UU Nomor 5 th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hanya dapat diisi oleh PNS baik sebagai pejabat definitif maupun sebagai PLT atau PLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh dijelaskan Bahtiar, KDH adalah Jabatan Politik tidak dapat menduduki jabatan baik sebagai Pejabat sementara, PLT maupun PLH pada jabatan ASN (jabatan pimpin tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, atau jabatan pengawas) atau yang biasa dikenal pejabat eselon I, pejabat eselon III, Pejabat eselon III dan pejabat eselon IV.

Seyogyanya, Lanjut Bahtiar, Bupati Tana Toraja hati-hati membuat kebijakan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan, Karena tindakan tersebut dapat  dikategorikan sebagai mal-administrasi.

“Karena tidak ada satu alasanpun, keadaan mendesak atau keadaan luar biasa yang memungkinkan yang bersangkutan melakukan diskresi diluar hukum untuk kasus plt kadis kesehatan, sehingga terpaksa jabatan tersebut harus dijabat oleh dirinya yang juga adalah Kepala Daerah. Masih tersedia cukup banyak pejabat pemda kab Tator yang dapat ditunjuk sebagai PLT atau PLH,” Beber Bahtiar.

Lebih rinci Bahtiar Melanjutkan, Sebagai bahan rujukan hukum yaitu Pasal 234 ayat (2) UU Nomor 23 th 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa : ” “Kepala Perangkat daerah kabupaten/kota diisi dari Pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan”.

Selain itu, Jelas Bahtiar, memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara K.26-30/V.20.3/99 tanggal 5 Februari 2016 perihal kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, diatur bahwa: PNS atau pejabat menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas hanya dapat di perintahkan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih dilingkungan kerjanya”.

Jadi, Tutur Bahtiar, dengan demikian secara hukum Pejabat definitif, PLT (pelaksana tugas) dan PLH hanya hanya dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil.

“Solusinya adalah Bupati Tator dapat menugaskan salah satu pejabat eselon II atau pejabat eselon III dilingkungan Pemkab untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) atau sebagai Pelaksana Harian(PLH),” Pungkasnya.(Red/Puspen Kemendagri)

Pesan Kemendagri Sukseskan Pemilu Serentak:

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru