oleh

Oknum Bawaslu Ini Terancam Dijerat Pidana, Masuki Posko Anggota DPR RI Intan Fauzi Tanpa Ijin

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Disinyalir langgar SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam melaksanakan sidak ke Posko Anggota DPR RI, Intan Fauzi, di ruko Galaxy, Jakasetia, Bekasi Selatan, Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyahil  bisa dijerat tindak pidana dengan tuduhan memasuki rumah orang lain tanpa izin.

“Di KUHP pasal 167, memasuki perkarangan atau halaman rumah orang tanpa seijin pemilik jelas tindak pidana,” ujar mantan Pengacara LBH ICMI Kota Bekasi, Abdul Chalim saat dimintai tanggapannya, Kamis malam(7/3/2019).

Terkait sidak yang dilakukan Komisioner Bawaslu Ali Mahyahil ke posko salah satu anggota DPR RI tanpa surat tugas. Menurut dia sudah melanggar aturan atau SOP.

“Harusnya Bawaslu ketika melakukan sidak terlebih dahulu berkordinasi sama lingkungan seperti RT, RW, atau keamanan lingkungan sekitar lokasi yang mau di sidak. Dan juga dilengkapi surat tugas serta harus memberitahu pemilik rumah,” ujar Abdul Halim.

Sementara, aktifis pemuda di Kota Bekasi, Jimmy Abarua mengingatkan oknum Komisoner Bawaslu agar sebelum mengeluarkan pernyataan dipublik  harusnya dibahas dulu dengan sesama Komisioner Bawaslu.

“Termasuk juga mengundang terlapor atau  pemilik tempat yang di sidak untuk diverifikasi temuannya,” saran Jimmy.

Indikasi pelanggaran yang dilakukan Ali Mahyahil diantaranya, tidak membawa surat tugas atau surat perintah sidak dan menunjukan pada pemilik rumah. Lalu tidak memberitahu pemilik rumah atau lokasi yang mau disidak atau pengurus lingkungan.

Selain itu, kata dia, langkah oknum Bawaslu yang mempublish temuannya yang belum dikaji terlebih dahulu, itu bisa masuk pencemaran nama baik, apalagi jika tuduhan itu tidak terbukti.

“Karena sudah mempublish dan menjustifikasi orang lain seolah-olah bersalah sebelum dilakukan penyidikan,” katanya.

Dalam UU nomer 7 tahun 2012 tentang Pemilu terkait pengawas Pemilu juga diatur, setiap laporan yang masuk ke Bawaslu harus mengundang terlapor yang kedua harus diklarifikasi dulu terhadap terlapornya. Karena Bawaslu diatur dalam Bab IV UU nomer 15 tahun 2017.

Baca juga :  Taman Qur'an Ummu Alharaf Oase Ditengah Ancaman Degradasi Moral Anak

Wewenang dan tugas Bawaslu salah satunya adalah mengkaji laporan dan temuan  serta merekomendasikann kepada pihak yang berwenang (Gakumdu).

“Jadi bukan memutuskan adanya pelanggaran atau tidak. Itu tugas Gakumdu,” pungkasnya.

Jadi Bawaslu, kata dia, hanya  memantau mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan tindak pelanggaran Pemilu. (fie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru