oleh

Kerugian Negara Senilai 7.1 miliar dalam Perkara Pajak Berhasil Diselesaikan Kanwil DJP Jabar II

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Jawa Barat II tahun 2019 berpotensi selamatkan uang negara senilai 7,1 miliar dari 7 kasus pajak yang berhasil selesai dalam proses penyidikan. Ketujuh berkas perkara tersebut terdiri dari 3 kasus penggelapan pajak, 3 kasus penyalahgunaan faktur Pajak dan 1 kasus penyampaian SPT tidak benar.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II Yoyok Satiotomo menyampaikannya dalam konferensi pers, Kamis (28/2/2018) menyatakan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan pihaknya diantaranya adalah tindakan penyidikan.

“Hal ini semata-mata dilakukan untuk memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana perpajakan,” ujar Yoyok yang baru saja menjabat Kepala Kanwil DJP Jabar II menggantikan Adjat Djatnika.

Menurut Yoyok, sebelum upaya penegakan hukum diambil, Wajib Pajak (WP) sebelumnya telah memperoleh edukasi yang cukup dan telah pula dihimbau secara persuasif untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. Untuk itu, proses penegakan hukum juga diperlukan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Langkah kerja yang dilakukan Kanwil DJP Jawa Barat II dalam upaya penegakan hukum telah bekerjasama atau joint program dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan |nstansi, Lembaga, Asosiasi dan Profesi lainnya untuk secara bersama-sama melakukan penegakan hukum.

“Pelaksanaan joint program tersebut terdiri dari joint audit, joint investigations, dan joint ccllections. Pada tahun 2018 joint program berhasil menambah pemasukan dari penerimaan pajak sebesar Rp. 132 miliar,” ungkapnya.

Kanwil DJP Jawa Barat II juga menghimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan 2018 yang akan berakhir pada 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April mendatang untuk wajib pajak badan. Pihaknya mengingatkan agar wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan lebih awal dan diisi dengan benar, lengkap dan jelas untuk menghindarkan diri dari tindakan penegakan hukum.

Baca juga :  Perempuan Golkar Nobar Bersama Anak-Anak Yatim

“Program utama kita selain penegakan hukum, kami juga berupaya meningkatkan jumlah wajib pajak (WP) dua kali lipat lebih besar dari tahun sebelumnya dan upaya penegakan anti korupsi di internal Kanwil, ” jelas Yoyok.

Sementara Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen dan Penyidikan, Adelili dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa saat ini ke 7 berkas penyidikan yang sudah selesai akan diproses pada tahap kedua yakni memyerahkan berkas tersebut ke Kejaksaan. Selanjutnya kejaksaan akan melimpahkannya ke Pengadilan untuk diproses secara hukum.

“Hukuman bagi pengemplang pajak terancam kurungan penjara dari 6 bulan sampai 6 tahun dengan denda mengembalikan kerugian negara 4 kali lipat,” jelas Adelili. (fie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru