oleh

KASN: 15 Camat se Kota Makassar Terancam Sanksi Disiplin

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Adanya laporan masyarakat terkait pelanggaran Netralitas yang diduga dilakukan oleh 15 Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar dan Salah satu mantan Gubernur Sulsel yang melakukan pernyataan dukungan kepada salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden disikapi serius Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Dimana dari siaran Pers yang diterima redaksi pada senin 25/2/2019, KASN Menerima Vidio dari masyarakat yang isinya Para camat dan Mantan Gubernur Sulsel melakukan pernyataan dukungan terhadap salah satu paslon.

Sebagai tindak lanjut dan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dimaksud, KASN telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan dan Bawaslu Kota Makassar.

Dalam melakukan tindakan dan profesionalisme, KASN Mengacu Sesuai Nota Kesepahaman antara 5 (Lima) Instansi yaitu KemenPANRB, Mendagri, KASN, Bawaslu Rl dan BKN yang telah sepakat bahwa setiap Instansi berperan sesuai kewenangannya masing-masing.

Dimana dalam Nota Kesepahaman itu menegaskan, Mengingat saat ini merupakan masa penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka Bawaslu terlebih dahulu melakukan Investigasi/penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut.

Apabila hasil kajian Bawaslu menyimpulkan adanya pelanggaran netralitas ASN maka Bawaslu setempat meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan kepada KASN untuk ditindaklanjuti sesuai ranah kewenangan masing-masing.

Tidak hanya itu, Dalam siaran Persnya, KASN Menegaskan Jika para Camat tersebut terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN, maka mereka terancam sanksi disiplin sedang atau berat dengan Jenis sanksi sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri sipil.

Dimana Ayat (3) menyebutkan bahwa Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun: b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan c. penurunan pangkat setingkat Lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Sedangkan dalam Ayat (4) menyebutkan bahwa Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a Penurunan Pangkat Setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih rendah; c. Pembebasan dan Jabatan dan poin d Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan yang terakhir poin e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (Red)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru