oleh

Sebarkan Berita Bohong, Kemendagri: Kecam dan Tuntut Ketua PHRI

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani saat membacakan sambutan yang menyebut wacana Menteri Dalam Negeri Melarang ASN untuk rapat APBD di hotel pada saat Rakernas IV dan 50 Tahun PHRI pada senin malam 11/2/2019 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta di hadapan Presiden Jokowi Dodo dan Publik dinilai telah mendiskreditkan lembaga Kemendagri.

“Berita tidak jelas kok dijadikan bahan laporan kepada presiden dan didepan publik,” Terang Kapuspen Kemendagri Bahtiar saat dikonfirmasi redaksi pada rabu malam 13/2/2019.

Yang pasti, Kata Bahtiar, kemendagri secara institusi tidak terima pernyataan bohong Sdr. haryadi Sukamdani Ketua PHRI. “Yang bersangkutan telah menyebarkan berita bohong Dan bisa kami tuntut,” Jelas Bahtiar.

Bahtiar kembali menegaskan, Laporan Ketum PHRI di Hadapan Presiden Jokowi Dodo dan di depan Publik tanpa didasari fakta dan data juga tidak ada konfirmasi ke kemendagri.

“Bersama ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Mendagri atau pejabat di lingkungan Kemendagri tidak pernah membuat larangan rapat-rapat aparatur di hotel-hotel,” Imbuh Bahtiar.

Lebih lanjut, ia mengatakan, bahkan seringkali rapat-rapat Kemendagri dikarenakan melibatkan banyak peserta dan keterbatasan ruang rapat yang besar di Kemendagri maka sebagian besar dilaksanakan di hotel-hotel, baik di Jakarta dan sekitarnya maupun di daerah-daerah. “Termasuk kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan dan Hukum yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 dan hari selasa 12 Februari 2019 Rapat Koordinasi jajaran Kesbangpol di Hotel Clarion Jalan Pettarani Makasar Sulawesi Selatan,” Terangnya.

Jadi, Kata Bahtiar, dengan demikian informasi yang menyatakan bahwa Mendagri hendak atau ingin melakukan larangan rapat-rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan. Dan pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri. Pihak yang menyampaikan informasi tersebut telah menyebarkan berita bohong dan fitnah kepada lembaga Kemendagri Dan yang bersangkutan tidak pernah melakukan konfirmasi.

Baca juga :  Cegah Bahaya Narkoba BNK Tangerang gelar Penyuluhan P4GN di SMPN 2 Sepatan

Berkenaan dengan hal tersebut, Secara kelembagaan Kemendagri sangat dirugikan dengan informasi tersebut karena sangat menyesatkan dan tanpa konfirmasi.

Mendagri hanya memberikan arahan kepada staf internal kemendagri agar menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya terkait pelayanan konsultasi evaluasi rancangan Perda APBD sebagai respon atas kasus yang terjadi Hotel Borobudur Jakarta beberapa waktu yang lalu.

“Aparat pemerintah daerah yang datang ke Jakarta yang mau konsultasi ke Kemendagri silahkan menginap di hotel-hotel, tetapi pelayanan konsultasi khususnya konsultasi evaluasi rancangan perda APBD agar tetap dilaksanakan di kantor Kemendagri,” terang Mendagri.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa harus memperhatikan soal evaluasi rancangan perda APBD adalah hal sensitif maka dilakukan terbuka dikantor dan hal tersebut dalam pengawasan KPK RI. Jadi arahan kepada aparat internal kemendagri untuk menyusun SOP semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan hukum.

“Jadi, sama sekali tidak ada larangan ASN rapat di hotel,” ungkap bahtiar.

Setiap kebijakan yang hendak di keluarkan Kemendagri yang berkaitan dengan kepentingan publik selalu dikomunikasikan dengan Kementerian/ Lembaga terkait. Dan kami taat azas-azas penyusunan regulasi yang baik.

SOP Proses penyusunan regulasi selalu ada forum antar kementerian lembaga untuk sinkronisasi harmonisasi kebijakan sebelum diterbitkan. Dan untuk diketahui Mendagri Tjahjo Kumolo sangat memahami dan taat azas bahwa setiap hal hendak menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga atau terkait kepentingan masyarakat dan pemerintahan daerah selalu dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Bapak Presiden RI dan Wakil Presiden RI.(Red)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru