oleh

Kemendagri: Tidak Pernah Buat Larangan Rapat di Hotel

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklarifikasi dengan adanya kabar bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo sempat melarang pegawai negeri sipil (PNS) rapat di hotel.

Dalam siaran pers yang diterima redaksi pada selasa 12/2/2019, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar Baharuddin menyebut Tjahjo tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu.

“Informasi yang menyatakan bahwa Mendagri hendak atau ingin melakukan larangan rapat rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan. Dan pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri,” Terang Bahtiar.

Bahtiar menerangkan Tjahjo hanya meminta Kemendagri untuk menyusun prosedur operasional standar (SOP). Ia menginginkan PNS dari daerah yang sedang konsultasi anggaran dengan Kemendagri melakukannya di kantor Kemendagri.

Hal itu dilakukan karena pembahasan anggaran merupakan hal rumit dan sensitif. Sementara jika para PNS tersebut butuh menginap, Kemendagri mempersilahkan untuk bermalam di hotel.

“Arahan untuk susun SOP semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat bermasalah hukum. Jadi sama sekali tidak ada larangan rapat-rapat di hotel,” ujar Bahtiar.

Bahtiar menegaskan kembali, Bersama ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Mendagri atau pejabat di lingkungan Kemendagri tidak pernah membuat larangan rapat-rapat aparatur di hotel-Hotel.

Bahkan, Kata Bahtiar, sebagian besar rapat kemendagri karena melibatkan banyak peserta dan keterbatasan ruang rapat yang besar maka sebagian besar dilaksanakan di Hotel-Hotel baik di jakarta dan sekitarnya maupun di daerah-daerah.

“Termasuk kegiatan Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum di Hotel Bidakara pada selasa 12/2/2019 Rakor Kesbangpol di Hotel Clarion Jalan Pettarani Makassar,” Kata Bahtiar.

Jadi, sambung Bahtiar, dengan demikian informasi yang menyatakan bahwa Mendagri hendak atau ingin melakukan larangan rapat-rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan. Dan pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri.

Secara kelembagaan, Kata Bahtiar, Kemendagri sangat dirugikan dengan informasi tersebut karena sangat menyesatkan dan tanpa konfirmasi.

Mendagri hanya beri arahan kepada staf internal agar susun SOP khusus terkait pelayanan konsultasi evaluasi APBD sebagai respon atas kasus hotel borobudur beberapa waktu lalu.

“Aparat pemda yang datang ke jakarta untuk konsultasi ke kemendagri silahkan menginap di hotel-hotel, tetapi pelayanan konsultasi khususnya konsultasi evaluasi APBD agar tetap dilaksanakan di kantor. Memperhatikan soal evaluasi APBD adalah hal sensitif dan dalam pengawasan KPK RI dan arahan untuk susun SOP semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat bermasalah hukum, Jadi sama sekali tidak ada larangan rapat-rapat di Hotel,” Pungkasnya.(Red/Kapuspen Kemendagri)

Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru