oleh

Soal Dana Bansos Untuk Ormas Daerah, Kemendagri Rilis 6 Poin Aturan

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis Enam poin aturan baru pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam siaran pers yang diterima redaksi pada selasa (5/2/2019), Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar Baharuddin menjelaskan, setidaknya ada enam ketentuan yang perlu diperhatikan pemerintah daerah sebelum menggelontorkan dana hibah atau bansos kepada ormas maupun LSM.

Birokrat bergelar Doktor itu menerangkan, Penerbitan regulasi baru tersebut salah satunya memuat tata cara penyaluran dana hibah untuk organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di setiap daerah.

Bahtiar menjelaskan, Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas permendagri nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Dimama 6 Aturan itu meliputi Pertama, Kata Bahtoar, bahwa hibah hanya bisa diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan,

Secara rinci, Sambung Bahtiar, untuk badan dan lembaga yang mendapat hibah harus memiliki sejumlah persyaratan. Paling sedikit organisasi atau lembaga harus memiliki kepengurusan di daerah domisili, keterangan domisili dari lurah/ kepala desa setempat atau sebutan lainnya, dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah.

Kedua, Kata Bahtiar, hibah kepada pemerintah daerah lainnya yaitu diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran wilayah sebagaimana diamanatkan peraturan Undang Undang.

Ketiga, Lanjut Bahtiar, hibah kepada BUMN diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Keempat, Tambah Bahtiar, hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Kelima, hibah kepada badan dan lembaga, yaitu badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan badan dan lembaga nirlaba.

“Sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota,” terang Bahtiar dalam siaran persnya.

Dipoin Keenam, Sambung Bahtiar, hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.

“Ormas/LSM juga harus telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dan Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda yang bersangkutan dan memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan,” Tandas Bahtiar.(Red/Puspen Kemendagri)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru