oleh

Bawaslu DKI Berikan Materi Tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu Kepada Mahasiswa STIK

JAKARTA,KICAUNEWS.COM-Puadi selaku Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjadi nara sumber di acara pembekalan mahasiswa STIK angkatan ke 75 Widya dhira brata.

Materi yang di sampaikan yakni tentang penanganan tindak pidana pemilu,
Di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)
Tirtayasa,Kebayoran lama, 4-6 Februari 2019

Berikut adalah paparan materi dari Puadi :

Definisi tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Perma 1/2018) adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilu menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan tindak pidana pemilu ini, Pasal 2 huruf b Perma 1/2018 mengatur bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.

Dalam Pasal 476 Ayat (3), laporan dugaan tindak pidana Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian. Lalu pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU 7/2017.

Baca juga :  Tegakan Disiplin Protokol Kesehatan, Timsus Penindak Pelanggar Prokes Covid 19 Polsek Jagakarsa Bubarkan Kerumunan Warga Yang Sedang Main Game Online

Tentang alat Peraga Kampanye

Penetapan jumlah penambahan APK harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatlkan etika,estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan. Desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang di fasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota atau yang baru sesuai dengan ketentuan.

Desain dan materi penambahan APK untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pemasangan APK tambahan berdasarkan pada lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, dan dapat di pasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu.

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan dan penindakan Alat Peraga Kampanye berdasarkan pada lokasi, estetika llngkungan, izin pemasangan, dan materi yang dllarang dalam peraturan perundang undangan.

Alat Peraga atau semua benda dalam bentuk lain yang tidak memenuhi unsur kampanye yang dlbuat dan dlpasang oleh Peserta pemilu, Pelaksana Kampanye atau Tim Kampanye Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan penindakan berdasarkan pada lokasi, estetika lingkungan, izin pemasangan, dan materi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu,Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru