oleh

Peternakan Milik PT. ATM Diduga Tak Kantongi Ijin, Pemerintah Pangandaran Tak Bertaring

Pangandaran, Kicaunews.com – Masyarakat Desa Mangunjaya Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, mempertanyakan sikap PEMKAB terkait kegiatan ternak sapi milik PT. ATM, yang telah beroperasi sejak 2010 namun tidak mengantongi izin dari dinas terkait. Sementara, perusahaan tersebut tidak mengolah limbahnya secara benar yang mengakibatkan folusi udara dari gas bio kotoran ternak, menyebarkan bau menyengat , dan sudah pasti disertai berbagai virus kotoran sapi.

Tidak aneh, banyak masyarakat sekitar yang sakit seperti kispa dan sejenisnya, sehingga perusahaan ini dituding sebagai biang keladi penyebaran penyakit tersebut.

Menurut sejumlah masyarakat, sebenarnya mereka sudah sering menegur pihak perusahaan, tapi tidak di indahkan bahkan meskipun mereka bersama sama aparat Desa, juga sama tidak hanya dilihat sebelah mata oleh oknum “NH” pria berdialek Madura yang kesehariannya pengelola ternak tersebut.

Tidak diketahui apakah NH ini Dirut PT. ATM atau hanya seorang “Centeng”. Yang jelas dirinya yang bertanggung jawab atas tercemarnya sumber air bersih dan polusi udara yang mengandung virus yang ditimbulkan dari penguapan gas bio kotoran sapi dan pakan busuk yang jadi limbah perusahaan tersebut.

Saat Ditanya hal perijinan PT. ATM, Surya Darma Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, Rabu (23/01/2019) di Ruang Dinasnya menyebutkan bahwa perusahaan tersebut diketahui baru akan mengajukan pembuatan rekomendasi dari LH guna membuat izin ternak skala besar, itulah sebabnya pada waktu rapat media belum diperkenankan meliput “kami sedang memeriksa dokumennya” tutur Surya berkilah.

Saat ini peternakan PT. ATM, dianggap oleh masyarakat sebagai perusahaan misterius, sebab selain tidak berijin perusahaan tersebut tak jelas susunan kepegawaiannya meski perusahaan cukup besar dan berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 2 ha..”milik siapa sebenarnya…dan siapa yang bertanggung jawab atas pajak perusahaan ini selama 8 tahun lebih beroperasi.

Baca juga :  Cara Kerja BPK, dari Audit Hingga Independensi

Kalau sudah demikian, tentunya aparat berkompeten dalam menegakan hukum dihimbau segera “menengok” permasalahannya, terutama kejelasan aliran dana perusahaan ini. (Tim)***

Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru