oleh

Lawan Berita Hoaks, Kapuspen Kemendagri Tekankan Masyarakat Harus Punya Kemampuan Klarifikasi

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Lembaga Penggiat Pemilu Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan Faunding Fhaters House (FFH) memaparkan hasil kajian mengenai Hoax dan toleransi bagian dari ancaman Pemilu 2019 yang dikemas dalam acara Kemendagri Media Forum yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kemendagri Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, Jumat (1/02/2019).

Menanggapi hasil paparan riset tersebut, Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengungkapkan Kementerian Dalam Negeri menyatakan masyarakat perlu memiliki kemampuan mengklasifikasi berita bohong atau hoaks untuk melawan peredaran berita bohong.

“Masyarakat dalam kondisi saat ini harus punya kemampuan nalar untuk mengklasifikasi berita bohong,” kata Bahtiar.

Bahtiar mengatakan berdasarkan hasil riset yang dikeluarkan lembaga Founding Fathers House, mayoritas publik di DKI, Banten dan sebagainya belum bisa mengklasifikasi berita hoaks.

Dia menekankan kemampuan masyarakat dalam membedakan berita bohong akan menjadi pertahanan dalam berdemokrasi.

“Pemerintah tidak bisa mengurusi semua ini sendiri,” jelas Bahtiar.

Tidak hanya itu, hasil survei tersebut pun menunjukkan turunnya nalar rekan mahasiswa dan semakin keringnnya tema-tema diskusi publik yang substantif, yang berdampak pada subur berkembangnya hoax dimana Ruang publik sangat kering gagasan kebangsaan dan kenegaraan.

Tidak hanya itu, Bahtiar mengingatkan akan pentingnya dunia pendidikan baik formal maupun informal dan Pendidikan sebagai tempat melatih penalaran terhadap fenomena, gejala dan peristiwa.  
Bahtiar tidak lupa menjelaskan bahwa Kemendagri adalah lembaga yang sangat menjunjung nilai demokrasi dan selalu terbuka akan perbedaan gagasan.

“Dengan adanya fasilitasi KMF sebagai ruang publik yang difasilitasi oleh Puspen Kemendagri terhadap Lembaga Non Pemerintahan (NGO) dan Pers untuk berinteraksi dengan kemendagri menjadi bukti nyata,” Imbuh Bahtiar.

“Kemendagri selalu terbuka terhadap berbagai masukan publik. Namun, juga kami memiliki posisi yang jelas untuk siap melawan racun-racun demokrasi. seperti yang sering disampaikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dalam berbagai forum,” pungkasnya.

Untuk Diketahui, Acara dipandu langsung oleh Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan dan Narasumber Dian Permata Peneliti Senior Founding Fathers House (FFH) serta Daniel Zuchron Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan juga mantan Komisioner Bawaslu RI periode 2012 – 2017.

Tidak hanya itu, Lembaga Penggiat Pemilu dalam hal ini Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan Faunding Fhaters House (FFH) diketahui menjadi lembaga Mitra kemendagri dalam penyusunan UU Pemilu maupun hasil kajian-kajian demokrasi lainnya. (Red)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru