oleh

Adanya Oknum Pungli PTSL, Kemendagri Dukung Kebijakan Presiden

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Sertifikat Tanah adalah kelengkapan mutlak yang harus ada sebagai unsur legalitas atas tanah. Melihat pentingnya sertifikat tanah, masih saja ada oknum nakal yang memanfaatkan momentum misalnya pungli yang mencapai jutaan rupiah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dimana ditegaskan Presiden Jokowi, bahwasanya tidak ada biaya yang ditarik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dan program tersebut diharapkan berjalan dengan baik, tanpa adanya praktik pungli. Presiden Jokowi pun menegaskan apabila terjadi pungli untuk segera lapor ke Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), seperti yang di sampaikan Presiden Jokowi di Lapangan Alun-Alun Kota Bekasi pada jumat (25/1/2019).

Sebelumnya, Presiden Jokowi melalui program PTSL membagikan 40.172 sertifikat tanah kepada warga Kota Tangerang Selatan, 3.500 sertifikat kepada warga kota dan Kabupaten Bekasi, serta 240 sertifikat wakaf kepada pengurus masjid, mushola, pondok pesantren, maupun lembaga pendidikan di Jawa Barat.

Menariknya, seusai pembagian sertifikat di daerah Tangerang Selatan, beberapa warga penerima sertifikat mengeluhkan adanya biaya saat mengikuti program tersebut. “beberapa warga mengaku ditarik biaya Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 1,5 juta di muka oleh Ketua RT masing-masing”, demikian mengutip dari Harian Kompas pada (26/1/2019).

Menyikapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo langsung merespon informasi, ia merasa sangat prihatin dan menegaskan bahwa kita semua harus melawan agar oknum- oknum nakal seperti itu tidak ada lagi.

“Kemendagri dan Pemda mendukung penuh Presiden untuk lawan oknum-oknum nakal dalam hal penerbitan sertifikat tanah. Oknum seperti ini lah yang menghambat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan di daerah”, kata Tjahjo dalam rilis yang diterima redaksi.

Menurut Tjahjo, Presiden sudah menegaskan bahwa dalam proses Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sama sekali tidak memungut biaya apapun. Biaya yang dikeluarkan hanyalah di Kelurahan, yaitu saat pembuatan Patok yang nilainya tidak lebih dari 150 ribu rupiah.

“kepada masyarakat yang merasa dipungut biaya oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk segera melapor ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli),” Imbau Tjahjo.

“Silahkan masyarakat melaporkan kejadian pungli yang dilakukan oknum tersebut kepada Satgas Saber Pungli. Pasti Satgas akan melaksanakan tugasnya dengan transparan,” jelas Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, nantinya Kemendagri akan menghimbau kepada Pemda untuk lebih mengawasi aparaturnya agar oknum oknum seperti itu diberikan sanksi yang tegas.

“Kemendagri dan Pemda berkomitmen penuh untuk lebih memberikan pengawasan kepada Aparaturnya agar tidak muncul kembali tindakan tidak terpuji semacam itu”, tukas Tjahjo.

Lebih jauh Tjahjo mengharapkan, agar Ke depan tidak hanya soal penerbitan sertifikat tanah, namun setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Daerah yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih transparan dan mensosialisasikan kebijakan yang lebih luas ke masyarakat.

“Tidak hanya soal penerbitan sertifikat tanah, Setiap OPD harus lebih transparan dalam memberikan pelayanan khususnya terkait berapa biaya harus dikeluarkan, dan kalau memang gratis harus disampaikan kalau pelayanan tersebut gratis. Hal itu didukung dengan melakukan sosialisasi secara komprehensif sehingga masyarakat paham bagaimana melakukan pelayanan tersebut”, tutup Tjahjo. (Red/Puspen Kemendagri)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru