oleh

Pelantikan Sekda Kota Bekasi Adakah Unsur Nepotisme?

Kota Bekasi,  Kicaunews.com – Berbagai tahapan seleksi Assement untuk menjaring Calon Sekertaris Daerah (Sekda)  Kota Bekasi akhirnya merucut ke
nama Reny Hendrawati kepala Badan Kepegawaian,  Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi.

Meski terpilihnya Reny sebagai Sekda menuai kontroversi lantaran tak mengindahkan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman terkait kasus Maladministrasi yang terjadi 27 Juli 2018 lalu yang menyebut Reny sebagai pejabat tak berkompeten, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pun tetap melantiknya.

Apa sih yang menjadi alasan kenapa Reny tetap terpilih menjadi Sekda Kota Bekasi? Hal inilah yang menjadi alasannya kata Sekretaris LBH Bekasi, Nicodemus Godjang. Terpilihnya Reny kata Nico terlihat adanya unsur like and dislike lebih kental dan mengemuka dalam menentukan Reny Hendrawati sebagai Sekda Kota Bekasi.

Nico yang juga Kepala Bapilu DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi lebih tegas lagi mengungkap bahwa Reny Hendrawati adalah anak dari Abdul Manan yang merupakan Dewan Pertimbangan DPD Golkar Kota Bekasi.

”Gak bisa ditutup-tutupi siapa Reny Hendrawati. Bukan rahasia umum lagi kalau ayahnya Reny, Abdul Manan memiliki posisi strategis sebagai Dewan Pertimbangan di DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Kita tau lah masih satu payung di partai dengan Walikota Rahmat Effendi,” beber Nico yang ikut nyaleg dari PDI Perjuangan dapil Bekasi Selatan dan Bekasi Timur.

Bahkan menurut dia, hingga saat ini masih banyak pejabat eselon 2 yang ditempatkan di masing-masing SKPD tidak berdasarkan kompetensi, tapi hanya karena kedekatan personal, juga termasuk pejabat di eselon 3 dan 4.

“Ini mesti diperhatikan Pemkot Bekasi. DPRD harusnya lebih mengedepankan fungsi kontrolnya, tidak diam saja. Karena ini menyangkut pemerintahan,” tegasnya.

Baca juga :  Polsek Jatibarang Giat Patroli War-war dan Himbauan

Nico pun meminta Walikota Rahmat Effendi untuk mempertimbangkan LAHP Ombusman RI Perwakilan Jakarta Raya.

Karena, papar dia, di LAHP itu dengan jelas menyebut untuk melakukan tindakan korektif terhadap Reny Hendrawati yang saat penghentian pelayanan publik di 12 kecamatan menjabat sebagai kepala BKKPD Kota Bekasi.

Ombudsman menilai Reny Hendrawati tidak kompeten dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala BKKPD.

“Ombudsman itu lembaga negara loh, maka produk yang dihasilkan adalah produk lembaga negara. Siapa pun harus mematuhinya dan jangan coba-coba mengabaikannya,” tandasnya.

Akhiri wawancara, Nico berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau hal ini untuk ditinjau ulang.

“Pemprov Jabar dan Kemendagri segera ambil sikap dengan meninjau ulang persoalan Sekda Kota Bekasi,” tutupnya. (fie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru