oleh

Tanggapi Perijinan Investasi Proyek Meikarta, Tjahjo Sebut Kemendagri Telah Lakukan Tugasnya Sesuai Aturan

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Menanggapi isu yang dilempar oknum tertentu soal Megaproyek meikarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akhirnya kembali angkat bicara.

Menurut Tjahjo, dengan lugas jelaskan peran Kemendagri dalam membantu permasalahan dalam pemberian ijin investasi proyek Meikarta sudah baik dan sesuai prosedur serta kewenangan kemendagri yg diatur dalam UU Nomor 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimana Aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni memastikan bekerjanya sistem pemerintahan daerah, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan publik termasuk pelayanan perijinan oleh pemda.

“Kemendagri telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan UU. Memberikan fasilitasi berupa mediasi adalah salah satu langkah yang kami tempuh”, kata Tjahjo di Kantor KPK Jakarta, Senin (25/1/2019)

Tjahjo menegaskan, Kemendagri tidak ada kewenangan apapun menerbitkan perijinan investasi proyek Meikarta. “Kemendagri tidak memiliki kewenangan yang diberikan dalam UU untuk menerbitan ijin investasi proyek Meikarta”, jelas Tjahjo.

Menurutnya, Sambung Tjahjo, langkah menelepon Bupati Bekasi Neneng adalah respon atas hasil pelaksanaan rapat fasilitasi penyelesaian sengketa yang telah dilaksanakan oleh Dirjen Otda dengan baik. Sebagai langkah untuk menjamin bahwa pemberian ijin investasi proyek Meikarta dapat dilaksanakan dengan baik sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Sebagai salah satu kewajiban seorang Menteri adalah memastikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu berjalan baik, Kemendagri harus memastikan bahwa pemberian ijin di daerah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, kepastian hukum bagi pelaku usaha harus dijamin oleh pemda sesuai aturan yang berlaku”, tambah Tjahjo.

Sementara itu, Senada dengan Mendagri, Kapuspen Kemendagri Bahtiar menambahkan, bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo adalah pejabat yang senantiasa santun bertutur kata, beliau sangat menghargai kedudukan Kepala Daerah sebagai Pemimpin didaerah.

Lebih Jelas dikatakan Bahtiar, Jadi bahasa beliau sangat santun meskipun Kepala Daerah adalah dibawah binaannya sesuai UU Pemda, namun tutur kata beliau ketika memberikan arahan dengan menggunakan bahasa yang sangat santun Dan komunikasi Mendagri dengan Kepala Daerah diseluruh Indonesia hampir setiap hari beliau lakukan sebagai bentuk pembinaan Mendagri dan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan obyektif terhadap berbagai masalah-masalb yang muncul dalam penyelenggaraan daerah, terlebih lagi jika sebuah masalah sudah menjadi perhatian publik secara nasional seperti kasus pelayanan perijinan meikarta saat itu.

“Mendagri sudah ingatkan Kepala Daerah agar memberikan layanan publik sesuai aturan yang berlaku dan hindari area rawan korupsi. Jika masih saja terjadi hal tersebut, maka itu adalah perilaku koruptif personal yang bersangkutan  diluar aturan yang diingatkan Mendagri”, tutup Bahtiar.(Red/Puspen Kemendagri)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru