oleh

3 Komitmen Kemendagri Membantu Pemulihan Daerah Terkena Bencana

JAKARTA, KICAUNEWS.COM -– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selalu bergerak cepat dalam membantu bencana dan pemulihan pasca bencana di setiap wilayah yang terkena musibah.

Tercatat ketika terjadi bencana, Kemendagri langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) yang terkena bencana dan menerjunkan Tim Kemendagri  untuk segera membantu daerah bencana mulai dari pembuatan posko bencana, membackup dan memastikan pelayanan pemerintahan daerah, membantu identifikasi korban dan juga berkonsolidasi dengan pemerintah daerah sekitarnya.

Tak lupa, Kemendagri juga telah menginstruksikan Pemda agar penyusunan RPJMD dan RKPD dengan memperhatikan potensi bencana daerahnya.  

Dalam siaran pers yang diiterima redaksi pada rabu, 23/1/2019, Mendagri Tjahjo Kumolo membeberkan langkah yang ditempuh Kemendagri setelah mendapatkan kabar terjadinya bencana di suatu daerah.

Hal itu disampaikan Tjahjo dihadapan media pers setelah  mengikuti Raker DPR RI dengan Tim Pengawasan Penanggulangan Bencana DPR RI yang membahas perkembangan penanganan bencana di Provinsi NTB, Sulawesi Tengah, Lampung, Banten di Gedung DPR-MPR RI Jakarta, rabu (23/01/2019).

Tjahjo menuturkan, Langkah pertama, Kemendagri langsung berkoordinasi dengan daerah terkena bencana dengan mengirimkan radiogram kepada Pemda terkait untuk segera  mengeluarkan surat keputusan darurat bencana sebagai dasar BNPB dan Kementerian terkait. Serta pihak Kemendagri langsung mengrimkan tim untuk memonitoring wilayah bencana.

“Langsung kami mengirim radiogram ke daerah setempat, untuk segera mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan bahwa daerah itu dalam keadaan darurat bencana”, katanya.

Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (Dok Red)

Langkah Kedua, Sambung Tjahjo, Kemendagri menginstruksikan diselenggrakannya rapat revisi APBD kepada DPRD dan Pemda untuk memasukkan anggaran pemulihan pasca bencana. Sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan pembangunan/perbaikan sarana umum yang telah rusak.

“kami punya hak untuk merevisi APBD begitu ada kejadian, kami rapat dengan DPRD dan Pemdanya untuk merevisi APBDnya”,katanya.

Dan Yang ketiga, Lanjut Tjahjo, Kemendagri mengirimkan tim pendampingan yang ditugaskan membantu pelayanan kepada masyarakat untuk mempercepat proses stabilisasi dan pemulihan daerah, termasuk memberikan dana bantuan perbaikan dan pendukung untuk kantor pemerintahan, terutama kantor desa dan kelurahan yang terkena dampak

“langsung kami mengirimkan tim pendampingam agar pelayanan masyarakat bisa berjalan dengan baik, termasuk membantu desa dan kelurahan supaya fungsi pelayanan di desa dan kelurahan bisa berjalan dengan baik”, tandasnya.(Red/Puspen Kemendagri)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru