oleh

YP AK Jakarta Ngadu Soal Narkoba dan Dualiseme Yayasan, Begini Respon Ketua DPRD DKI Jakarta

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, S.H. Menanggapi serius dan akan terjun langsung kelokasi soal adanya fasilitas sekolah yang dijadikan gudang narkoba dan terjadinya dualisme Yayasan.

Demikian di katakan Prasetyo Saat menerima rombongan YP AK Jakarta di ruang Rapat Ketua DPRD DKI Jakarta lt. 10 Gedung DPRD DKI Jakarta pada selasa, 22/1/2019.

Dirinya menegaskan, Akan Meminta semua pihak untuk segera ambil tindakan tegas dan melakukan peninjauan . “Insya Allah, Dalam waktu dekat ini saya bersama Plt Kadis Pendidikan, beserta Kapolres Jakarta Barat, BNN akan meninjau langsung,” Ujar Prasetyo yang juga Ketua Presidium Nasional GERAM (Gerakan Rakyat Anti Madat).

Dirinya menilai, hal seperti ini harus diproses cepat, ini menyangkut pendidikan. “Ini Menyangkut Pendidikan, mau dibawa kemana bangsa kita kalau narkoba sudah masuk ke lingkup Pendidikan,” Tegasnya.

“Disini sudah sangat jelas, kita jangan bertele-tele dalam permasalahan ini, dimana disini tempat kejadiannya di sekolah, Saya akan meminta Pak Plt Dinas Pendidikan untuk Ke TKP dan membuat Sangsi agar ada efek jera, Kalau didiamkan ini bisa bahaya,” Imbuhnya.

“Disini kejadiannya diwilayah sekolah, TKP sudah jelas di sekolah dan tidak ada polise line, dan saya meminta ke Pak Plt Untuk ambil tindakan dan datang ke sekolah tersebut,” Katanya.

Tidak hanya itu, Sambung Pras Mengatakan, Kasihan adik-adik kita, mau di bawa kemana adik-adik kita kalau sampai terkena narkoba.

Soal Adanya dualisme Yayasan dan Terkait izin, Ketua DPRD pun meminta kepada Dinas Pendidikan untuk memverifikasi ulang yayasan, jika data-data mencukupi dan terbukti adanya pelanggaran tinggal dicabut ijin nya sesuai prosedur.

“Ini bisa menjadi pilot project, Polemik dan kasus narkoba ini harus tuntas, Data-data kan ada, Ketika Yang satu baik gara-gara yang satu lagi tidak baik, maka semua akan menjadi tidak baik,” Tambah Pras.

Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua Pembina YP AK Jakarta Soeryo Soedibyo mengaku khawatir karena tidak ada pengawasan polisi di tempat kejadian perkara (TKP) yang berada Gedung D.

“Ketika penggerebekan tkp, polisi biasanya yang kami tahu tempat tkpnya di police line, ini tidak, kan ini memberikan kesempatan para bandar untuk menghilangkan barang bukti, jejak, dan sebagainya,” tutur Soeryo.

Senada dengan Soeryo, Ketua YP AK Jakarta Burhanuddin mengungkapkan, bahwa ada dualisme dalam pengelolaan yayasan tersebut, yakni YP AK Jakarta dan YP Amanah AK.

YP AK Jakarta membawahi SD, SMP, dan Institut Sains dan Teknologi Al Kamal. Sedangkan YP Amanah AK membawahi TK, SMA, dan SMK.

TKP ditemukannya gudang narkoba disebut berada di SMA dan yang mengkelolanya YP Yayasan Amanah AK, bukan YP AK Jakarta..

“Di YP Amanah AK lah di situ ditangkap tersangka dan Barang Buktinya,” kata Burhannudin.

Burhannudin menyampaikan, Bahwa Dinas Sosial DKI sudah mencabut izin dari YP Amanah AK. Namun, hal itu tidak dibarengi dengan pencabutan izin sekolah oleh pihak Dinas Pendidikan DKI.

“Sudah dicabut izin yayasannya oleh Dinas Sosial, kenapa Dinas Pendidikan tidak mencabut izin sekolahnya,” ujar Mantan Walikota Jakarta Barat itu.

Turut Hadir dalam acara, Ketua DPRD DKI Jakarta, Plt Kadis Pendidikan DKI Jakarta, Ketua Yayasan, Pendiri Yayasan, Pembina Yayasan Penasehat Yayasan, Rektor, Kepala Sekolah, Guru dan Mahasiswa. (Red)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru