oleh

Kemendagri: Tugas Hakiki Pemerintahan Adalah Melayani Masyarakat

ADVETORIAL, KICAUNEWS.COM – Kemendagri melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin kembali menegaskan sesuai UU Pemda adalah tugas, kewenangan dan kewajiban kemendagri sebagai institusi negara yang memiliki  otoritas melakukan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud adalah pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan,  dan pelayanan publik. Kemendagri memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah.

Kapuspen mendagri Dr. Bahtiar

Ia sangat memahami hal tersebut, karena Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin adalah juga merupakan sosok ilmuwan pemerintahan yang sudah lama telah menempuh pendidikan hingga doktor (S3) pada Universitas Padjajaran yang sudah cukup lama.

Dan pernah tercatat sebagai dosen pengajar pada beberapa perguruan tinggi khususnya ilmu pemerintahan dengan segala dimensinya.

Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan bahwa Secara philosofi, Tugas utama diadakannya sebuah pemerintahan adalah melayani masyarakat. Tugas pemerintahan pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat baik masyarakat secara sendiri-sendiri (individu), kelompok, badan hukum tanpa diskriminasi.

Layanan pemerintahan terkait perizinan dalam berbagai bentuk biasanya selalu disertai dengan standar-standar, kriteria dan prosedur. Makna dari standar, kriteria dan prosedur pelayanan perizinan secara hakiki adalah dimaksudkan sebagai bentuk upaya perlindungan (proteksi) negara (pemerintahan) kepada masyarakat atau warganya.

Sebagai contoh ilustrasi ; mengapa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak diberikan oleh pemda kepada masyarakat yang hendak membangun rumah pada lokasi lahan dengan konjuktur tanah yang miring dan terjal. Izin tersebut pasti tidak diberikan untuk mencegah agar nantinya rumah warga masyarakat tersebut tidak mudah roboh karena pergerakan tanah di musim hujan dan dapat diterjang longsor.

Ilustrasi tersebut memperjelas makna bahwa pelayanan perizinan bukanlah sekedar layanan memberikan persetujuan atau tidak memberi persetujuan ijin, akan tetapi terkandung makna, maksud dan semangat kuat untuk melindungi warga masyarakat.

Baca juga :  ACE LUNCURKAN MOBILE APP PENGALAMAN BELANJA MENARIK UNTUK PELANGGAN ONLINE

Oleh karena itu, seluruh aparatur negara yang  saat ini bertugas pada unit-unit layanan pemerintahan semestinya memahami philosofi layanan perijinan
sehingga aparat sebagai sang pelayan masyarakat, memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat, memiliki integritas  dan memiliki kualitas kepribadian sebagai pelayan yang baik. Bukan malah sebaliknya menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dalam pelayanan masyarakat.

Bahtiar menerangkan lebih lanjut bahwa hal-hal tersebut, berulang-ulang kali disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo dalam berbagai kesempatan Dan beliau selalu memberi pelajaran dan teladan yang baik kepada aparat dilingkungan kemendagri dan pemda dengan pola dan gaya hidup sederhana.

Mendagri selalu menyiapkan waktu kapanpun sebagai pembina dan pengawas kinerja Kepala Daerah, aktif berkomunikasi memberikan arahan kepada 34 gubernur dan termasuk kepada Bupati/Walikota yang hingga saat ini  jumlah 514 kab/kota.

Semua hal tersebut beliau lakukan dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih dengan bahasa yang santun dan sopan dengan penuh etika, karena beliau sangat menghargai posisi Kepala Daerah sebagai pemimpin di daerahnya.

Jadi berkomunikasi langsung atau tidak langsung, melalui surat menyurat maupun melalui telepon dengan para kepala daerah diseluruh tanah air adalah hal biasa Mendagri lakukan sebagai tugas rutin Mendagri yang hampir setiap saat harus menyelesaikan berbagai masalah-masalah pemerintahan diberbagai daerah.

Jadi komunikasi adalah sesuatu yang biasa dilakukan dan normatif memberi arahan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Hal-hal tersebut dilaksanakan dalam koridor tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Mendagri untuk mengatasi berbagai masalah pemda. Hal tersebut juga semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab pengabdian kepada negara sebagaimana amanah kepercayaan yang ditugaskan kepada Mendagri sebagai pembantu Presiden Kepala Negara/Kepala Pemerintahan untuk mengelola politik dalam negeri, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina pelaksanaan otonomi daerah sesuai konstitusi dan UU Pemda.

Ya, Tugas Mendagri sejak dulu sampai sekarang sama seperti itu bahkan tugas Mendagri diberbagai negara relatif adalah melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah atau kalau negara federasi maka Mendagrinya bertugas membina negara-negara bagian.

Berbagai produk hukum termasuk berupa Permendagri yang sudah diterbitkan oleh Kemendagri, selama 4 tahun terakhir selama masa kepemimpinan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memperbaiki kinerja pelayanan pemda kepada masyarakat.

Termasuk bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh BPSDM Kemendagri, berupa pembekalan dan diklat khusus kepada Kepala Daerah yang baru terpilih tentang berbagai aspek terkait tata kelola pemerintahan dan upaya-upaya pencegahan korupsi.

Namun, sangat disayangkan jika kemudian masih terus saja terulang Kepala Daerah terkena kasus korupsi dengan menyalahgunakan wewenangnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mendagri tidak pernah sekalipun merestui jika terdapat Kepala Daerah yang menyalahgunakan wewenang dalam pemberian pelayanan masyarakat, Justru sebaliknya Mendagri dalam berbagai kesempatan selalu ingatkan dan berikan arahan kepda Kepala Daerah agar menghindari area rawan korupsi.

Kalau Kepala Daerah melayani masyarakat sesuai aturan hukum yang berlaku pasti terhindar dari masalah korupsi.(Red/Puspen Kemendagri)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru