oleh

SOMAT, Datangi Persahaan Langgar Aturan Ketenagakerjaan

TANGSEL, KICAUNEWS.COM  – Merasa prihatin dengan adanya keluhan masyarakat yang bekerja di perusahan, sejumlah aktifis yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Tangerang (SOMAT), kembali menggelar aksi protes didepan kantor PT. Gravitation Information Technology Indonesia di Pergudangan Multiguna Blok B 1 No. 3, Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Kamis (16/01/2019).

Aksi protes di pimpin oleh Dulamin Zhigo dari LSM GAIB Perjuangan dan Syaiful Basri dari LSM PATRON. Pasalnya perusahaan tersebut diduga melanggar Undang-undang No 23 Tahun 2013 aturan tentang ketenagakerjaan.

Aksi protes.mendapat pengawalan sejumlah polisi. Mereka meminta kepada Aparatur Penegak Hukum agar dapat memberikan sanksi hukum terhadap persoalan yang terjadi. Dan meminta hak karyawan sesuai dengan peraturan.

“Masyarakat Tangerang tidak pernah main-main, kalau ada karyawan yang dizalimi.Kami demi tegaknya supermasi hukum demi terciptanya suasana kondusif, “Kata Zhigo

Zhigo menuturkan, permasalahan dalam ketenagakerjaan sering kali diami oleh karyawan. Herannya lagi banyak orang yang rela-rela saja walau pun tidak dibayar dengan adil. Alasan umumnya karena sulitnya mencari pekerjaan.

“Saya masih sering menemui perusahaan yang memberi upah karyawan di bawah UMR (upah minimum regional).Tetap kami akan terus berjuang bila terjadi permasalahan dialami masyarakat. Sebaiknya perusahaan yang taat aturan, “ujarnya

Sementara itu, Ketua tim advokasi SOMAT Jamaludin menyayangkan, pihak perusahaan tidak koperatif, saat dikomfirmasi terkait permasalahan yang terjadi dengan keluhan sejumlah karyawan terkait dengan upah,

“Kami terpaksa akan melaporkan kepolisian terkait dengan ada dugaan pelanggaran berdasarkan Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 90, Perusahaan yang membayar upah di bawah minimum dikenakan pidana, “kata Jamal.

Masih kata Jamal, “Sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta rupiah dan paling banyak Rp 400 juta rupiah. Kami berupaya memberikan perlindungan hukum kepada masarakat yang bekerja di perusahaan tersebut, “tandasnya

Baca juga :  Empat Dinas Kebanjiran, Pesan Walikota: Segera Lakukan Pembersihan agar Pelayanan Publik Berjalan Normal

Abah s /

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru