oleh

Mendagri Clear and Clean, Konsisten Jalankan UU 23/2014 dan Mendukung Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Adanya Nama Mendagri yang disebutkan Bupati Bekasi Non Aktif Neneng, Kapuspen Mendagri dalam siaran pers nya yang diterima redaksi pada selasa 15/1/2019 mengatakan, Kami (Mendagri Red) selalu sesuai UU 23/2014 dalam menjalankan Roda Organisasi.

Dijelaskannya, Mendagri Tjahjo Kumolo selalu Senantiasa konsisten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat UU Pemda 23/2014.

Terkait Polemik perijinan Mega proyek meikarta saat itu semakin ramai dalam pemberitaan, dimana perbedaan pandangan dan sikap antara Pemprov Jabar dengan Pemkab Bupati Bekasi yang makin hari makin memanas di media dan itu dinilai tidak baik dari etika penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disinilah harus dicarikan solusi terbaik.

Untuk mencari solusi yang terbaik yang mengacu kepada UU 23/2014, Lanjut Bahtiar mengungkapkan, Mendagri berdasarkan hasil Rapat terbuka di kemendagri memang benar meminta kepada Bupati terkait perijinan Meikarta agar diselesaikan sesuai ketentuan aturan yang berlaku dengan berkoordinasi dengan Gubernur Jabar.

Mendagri menyarankan melalui Dirjen Otda untuk memfasilitasi dengan duduk bersama antara Pemkab dan Pemprov bersama pihak-pihak terkait dalam sebuah Rapat Terbuka di Kemendagri pada 3/10/2017 yang sekaligus sebagai tindak lanjut hasil RDP dengan DPR-RI 27 Sept 2017 yang meminta Kemendagri untuk mengkonsolidasikan/mengordinasikan kebijakan Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi terkait dengan permasalahan perijinan Meikarta.

Jadi, Kata Bahtiar, dasar hukum keterlibatan Kemendagri bukan pada teknis perijinannya, namun lebih pada aspek Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemda 23/2014 khususnya terkait dengan Produk Hukum Daerah (Perda No 12/2014 dan Pergub yang belum disiapkan) tentang keduanya merupakan acuan untuk perijinan.

Perijinannya sendiri, kata Bahtiar itu merupakan kewenangan Bupati Bekasi, sedang Rekomendasi (Dalam hal ini Rekomendasi Dengan Catatan-RDC) menjadi kewenangan Gubernur Jabar.

Baca juga :  Kepolisian Resort Metro Tangerang berikan bantuan kepada Komunitas Semanggi Center

Sedangkan posisi kemendagri, Lanjut Bahtiar hanya bisa memfasilitasi untuk meminimalisir fiksi, polemik konflik kewenangan pemprov Jabar dengn pemkab bekasi serta sebagai upaya pembinaan memperkuat sinergitas kedua level pemerintahan tersebut dalam pelayanan publik.

Dengan demikian, Sambung Bahtiar, sesuai UU Pemda memang benar bahwa berdasarkan hasil rapat yang di fasilitasi Dirjen Otonomi Daerah, Mendagri melaksanaan tugas pembinaan dengan meminta agar Bupati Bekasi menyelesaikan masalah tersebut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan duduk bersama dengan pemprov Jabar Agar tidak menjadi polemik diruang publik Dan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI.

Bahwa Rapat yang difasilitasi Kemendagri dalam hal ini Dirjen Otda tanggal 3/10/2017 adalah tindak lanjut hasil RDP di Komisi II DPR Tanggal 27 September 2017 yang menyepakati agar Kemendagri memfasilitasi konsolidasi kebijakan Pemprov Jabar dengan Pemkab Bekasi terkait masalahnya.

“Kemendagri tidak memiliki kewenangan teknis perijinan terkait investasi dlm konteks kasus Meikarta di wilayah kab Bekasi provinsi Jabar,” imbuhnya.

“Semua proses-proses tersebut diatas berlangsung terbuka dan sesuai aturan hukum yang berlaku,” Terang Bahtiar

Untuk itu, Tambah Bahtiar, Mendagri Tjahjo juga menyerukan dan mendukung sepenuhnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum.

“Dan tak henti-hentinya mengingatkan kepada diri sendiri, aparat kemendagri dan pemda serta DPRD untuk menghindari area rawan korupsi,” Ujar Bahtiar.

Oleh karena itu, dalam konteks fasilitasi pembinaan kepada pemda Jabar dan pemkab Bekasi yang berselisih soal perijinan meikarta saat itu, kemendagri telah melaksanakaan sesuai hukum yang berlaku serta dilaksanakam secara terbuka dan dalam hal ini (Mendagri Tjahyo Red) clear dan clean.

Sebagai informasi, Pada bulan September 2014 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang baru, yaitu Undang-Undang No. 23/2014 yang menggantikan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lama. Meskipun Undang-Undang yang baru ini mengembalikan beberapa kewenangan ke tingkat pusat, UU ini memberikan panduan yang lebih jelas terkait distribusi fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga :  Mendagri Angkat Pelaksana Tugas Dirjen Otda dan Sekretaris BNPP

Serta Kewenangan perijinan untuk pembebasan kawasan Meikarta di kawasan strategis Jabar dan berskala metropolitan ditangan Bupati Bupati Bekasi, namun harus ada rekomendasi Gubernur Jabar.

Dimana Tata Cara memberi rekomendasi, sesuai Perda no 12 th 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropoliran dan Pusat Pertumbuhan di Jabar. Pasal 10 huruf F, diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang belum disusun dan diterbitkan oleh Gubernur walau sudah 4 tahun diamanahkan Perda, sehingga proses perijinan terhambat dan perlu ada solusi yg terbaik.(Red)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru