oleh

Kapuspen Kemendagri Klarifikasi Soal Keterangan Bupati Non Aktif Bekasi di Persidangan Meikarta

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Ditengah-tengah kesibukannya dalam mensukseskan Pemilu serentak 2019 Baik Pilpres dan Pileg untuk berlangsung Aman dan Damai, Kementerian Dalam Negeri kembali di disibukkan dan diramaikan dalam kasus perizinan megaproyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dimana Nama Tjahjo Kumolo di sebut-sebut oleh Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin saat hadir sebagai saksi atas terdakwa Billy Sindoro, Hendry Jasmen, Taryudi, dan Fitradjadja Purnama.

Menyikapi hal tersebut, saat dikonfirmasi redaksi pada senin malam 14/1/2019, Kementerian Dalam Negeri melalui Kapuspen mendagri Dr Bahtiar membeberkan, Untuk diketahui bersama Dalam Hal ini Kemendagri tidak memiliki kewenangan teknis rtrw terkait investasi dalam konteks kasus Meikarta di wilayah kab Bekasi provinsi Jawa Barat.

Dijelaskan Bahtiar, berbicara Kewenangan perijinan untuk kawasan Meikarta di kawasan strategis Jabar dan berskala metropolitan itu ada ditangan Bupati Bekasi, namun harus ada rekomendasi Gubernur Jabar.

Tidak hanya itu, Bahtiar melanjutkan, dimana untuk Cara memberi rekomendasi sesuai Perda no 12 th 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jabar, Sedangkan pasal 10 huruf F diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang belum disusun dan diterbitkan oleh Gubernur walau sudah 4 tahun diamanahkan Perda, sehingga proses perijinan terhambat dan perlu ada solusi yang terbaik.

Menyikapi Polemik perijinan saat itu semakin ramai dalam pemberitaan, yang angkat  perbedaan pandangan dan sikap antara Pemprov Jabar dengan Pemkab Bekasi yang makin hari semakin memanas di media dan itu dinilai tidak baik dari etika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mencari solusi yang terbaik, Sambung Bahtiar, Mendagri berdasarkan hasil Rapat terbuka di kemendagri memang benar meminta kepada yang bersangkutan (Bupati Bekasi Red) terkait perijinan Meikarta agar diselesaikan sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Gubernur Jabar.

Mendagri Juga meminta untuk mengendalikan diri, agar Pemkab dan Pemprov jangan ribut berpolemik di media public. Mendagri menyarankan melalui Dirjen Otda untuk memfasilitasi dengan duduk bersama antara Pemkab dan Pemprov bersama pihak-pihak terkait dalam sebuah Rapat Terbuka di Kemendagri.

Lebih rinci dikatakan bahtiar, Dimana Rapat diadakan 3 Oktober 2017 lalu sekaligus sebagai tindak lanjut hasil RDP dengan DPR-RI pada 27 September 2017 yang meminta Kemendagri untuk mengkonsolidasikan/mengordinasikan kebijakan Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi terkait dengan permasalahan perijinan Meikarta.

Jadi sangat jelas disini, Lanjut Bahtiar mengatakan, dasar hukum keterlibatan Kemendagri bukan pada teknis perijinannya namun lebih pada aspek Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sebagaimana diatur dalam UU Pemda 23/2014 khususnya terkait dengan Produk Hukum Daerah (Perda No 12/2014 dan Pergub yang belum disiapkan) tentang keduanya merupakan  acuan untuk perijinan.

Perijinannya sendiri, tambah Bahtiar merupakan kewenangan Bupati Bekasi, sedang Rekomendasi (Dalam hal ini Rekomendasi Dengan Catatan -RDC) menjadi kewenangan Gubernur Jabar.

Lebih lanjut bahtiar mengatakan, posisi kemendagri hanya bisa memfasilitasi untuk meminimalisir fiksi, polemik konflik kewenangan pemprov Jabar dengan pemkab bekasi serta sebagai upaya pembinaan memperkuat sinergitas kedua level pemerintahan dalam pelayanan publik.

Dengan demikian, Tambah Bahtiar, sesuai UU Pemda memang benar bahwa berdasarkan hasil rapat yang di fasilitasi Dirjen Otonomi Daerah,  Mendagri melaksanaan tugas pembinaan dengan meminta agar Bupati Bekasi menyelesaikan masalah tersebut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan duduk bersama dengan pemprov Jabar Agar tidak menjadi polemik diruang publik Dan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI.

“Bahwa Rapat yang difasilitasi Kemendagri dalam hal ini Dirjen Otda pada 3 Oktober 2017 adalah tindak lanjut hasil RDP di Komisi II DPR tanggal 27 September 2017 yang menyepakati agar Kemendagri menfasilitasi konsolidasi kebijakan Pemprov Jabar dengan Pemkab Bekasi terkait masalah tersebut,” Pungkasnya.(Red)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru