oleh

JPPR TEMUKAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM LAPORAN LPSDK PASLON JOKOWI-MA’RUF AMIN DAN PASLON PRABOWO-SANDI

KICAUNEWS.COM – *Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)*

Perolehan sumbangan dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari rabu, 2 Januari 2019, paling lambat pukul 18.00.

Dana kampanye adalah kebutuhan yang tak terelakkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menyukseskan tahapan kampanye. Dalam suatu pemilihan langsung, biaya politik justru semakin tinggi. Kondisi itu menuntut pasangan calon harus mencari sumbangan dana kampanye baik yang berasal dari pribadi atau perusahaan. Pentingnya kehadiran dana kampanye dalam ruang elektoral, maka dibuat aturan dana kampanye yang temaktub dalam undang-undang pemilihan umum dan peraturan KPU yang menerjemahkan undang-undang pemilu ke dalam aturan tehnis.

Dalam rangka mendorong terwujudnya integritas dan akuntabilitas proses Pemilu serentak 2019 pada aspek pendanaan kampanye, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melakukan pemantauan dengan metode study dokumen terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Pemantuan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kebenaran, transparan dan akuntabel dalam menyampaikan LPSDK, dimana hasil pemantauannya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat (pemilih) dalam menilai integritas dan kepatuhan hukum kandidat.

Salah satu perintah undang-undang pemilu terhadap dana kampanye adalah adanya laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Dalam pelaporan LPSDK, pasangan calon harus membuat laporan yang telah ditentukan oleh aturan perundangan. Namun fakta hasil temuan dari pemantauan JPPR, dokumen LPSDK masih menyisakan persoalan pelik yang berarti. Beberapa permasalah yang mencuat terkait kebenaran identitas penyumbang dan adanya motif pecah sumbangan dana kampanye adalah sebagai berikut:

Baca juga :  Posko Terpadu Hari Raya Idul Fitri, Kepala Daerah Diminta Aktif Untuk Mengkoordinasikan

*Temuan Hasil Pemantauan:*
1. Ditemukan adanya penyumbang perseorangn dengan identitas fiktif/peyumbang fiktif pada pasangan calon Presiden dan Wakil Prsieden No 01 (Jokowi- Ma’ruf) dengan jumlah penyumbang fiktif sebanyak 18 orang dengan kategori penyumbang fikitif.

2. Ditemukan adanya penyumbang perseorangn dengan identitas fiktif/peyumbang fiktif pada pasangan calon Presiden dan Wakil Prsieden No 02 (Prabowo-Sandi) dengan jumlah penyumbang fiktif sebanyak 12 orang penyumbang dengan kategori penyumbang fikitif.

3. Dari ketegori sumbangan kelompok, JPPR menemukan adnaya peyumbang fiktif dengan jumlah 3 sumbangan kelompok fiktif pada laporan LPSDK pasangan Prabowo-Sandi

4. Jumlah penyumbang perseorangn terbanyak ada pada paslon Jokowi-Ma’ruf Amin dengan 130 penyumbang perseorangan dengan total jumlah sumbangan Rp. 121,438,260. Sedangkan paslon Prabowo-Sandi jumlah peyumbang perseorangan hanya 25 peyumbang dengan total jumlah Rp. 56.192.500

4. Format LPSDK tidak memenuhi aspek transparan, dalam format LPSDK hanya memuat nama penyumbang, hal ini tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam PKPU No 34 Tahun 2018, bahwa penyumbang harus mencantumkan identitasnya seperti, NPWP,KTP, dan alamat peyumbang. Format LPSDK Paslon juga tidak melampirkan identitas penytrmbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi, yang bertentangan dengan Pasal 335 Ayat 4 UU No7. Kondisi ini tentu menyulitkan masyarakat (pemilih) dalam melakukan investigasi lapangan terhadap sumbangan dana kampanye

5. Masih terdapat penyumbang yang tidak mencantumkan data identitas secara lengkap, merujuk pada perintah UU N07 Tahun 2019 Pasal 497 menegaskan bahwa peserta pemilu, setiap orang dengan sengaja memberikan keeterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Serta Pasal 496 menegaskan bahwa Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atan ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Maka dapat dikatakan ada potensi dugaan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh Pasangan calon Jokowi-Ma’ruf dan Pasangan calon Prabowo-Sandi dalam hal kebenaran identitas penyumbang dalam laporan LPSDK.

Baca juga :  Telah Kehilangan BPKB Mobil Di Daerah Cisauk Tangerang

*Analisis dan Rekomendasi*

1. Ketidakpatuhan dalam pelaporan LPSDK dapat memberikan dampak penilaian yang buruk, yang akan mempengaruhi elektabilitas pasangan calon. Semakin pasangan calon menutupi penerimaan yang tercermin dalam LPSDK maka elektabilitas pasangan calon tersebut semakin turun. Sehingga seluruh Pasangan Calon perlu memperhatikan hal ini
2. Penerimaan dari kelompok lebih bessar dibanding penerimaan dari pasangan calon (paslon) dan partai pengusung. Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi ketergantungan paslon pada kelompok ketimbang dengan partai pengusungnya. Begitupun dengan jumlah penerimaan dari pasangan calon lenih besar bila dibandingkan dengan jumlah sumbangan dari partai pengusung, hal ini dikhwatirkan dapat menjadi ketergantungan parpol pengusung pada individu calon.
3. Adanya dugaan motif pecah sumbangan untuk pasangan calon Jokowi-Ma’ruf, terdapat sumbangan kelompok dari Perkumpulan Golfer TBIG dan Perkumpulan Golfer TRG yang masing sumbangan nya jika di jumlahkan sekitar 38 M. Dimana Golfer TRG hanya sekali menyumbang namun dengan jumlah 18 M, sedangkan Golfer TBIG menyumbang sebanyak 113 kali dengan total sumbangan 20 M.
4. Jumlah penyumbang perseorangn terbanyak ada pada paslon Jokowi-Ma’ruf Amin dengan 130 penyumbang perseorangan dengan total jumlah sumbangan Rp. 121,438,260. Sedangkan paslon Prabowo-Sandi jumlah peyumbang perseorangan hanya 25 peyumbang dengan total jumlah Rp. 56.192.500
5. Jumlah sumbangan yang berasal dari partai politik untuk pasangan calon Jokowi-Maruf sebanyak Rp.1.858.054.983, yang berasal dari partai Nasdem dan Perindo, untuk paslon Prabowo-Sandi sumbangan yang berasal dari partai pengusung sebanyak Rp.1.389.942.500 yang berasal dari Partai Gerindra.
6. Bawaslu dan stakeholder (Kepolisian dan Kejaksaan) harus melakukan analisis serta investigasi terhadap kejanggalan jumlah sumbangan
7. Masyarakat pemilih perlu dan mencatat ketidak patuhan pasangan calon dalam hal kebenaran penyumbang didalam laporan LPSDK. Ketidakpatuhan ini menunjukkan indikasi lemahnya integritas pasangan calon.

Baca juga :  Adakah Momentun Kebangkitan Peternak Broiler dan Layer

Jakarta, 12 Januari 2019

*Alwan Ola Riantoby (0813-1670-2993)*
*Manajer Pemantauan Seknas JPPR*

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru