oleh

Bangunan Fisik Rutilahu Dari DD Desa Bojongslawi Diduga Salahi Aturan

Indrmayu, Kicaunews.com – Temuan fakta oleh media dilapangan mengenai program fisik Rutilahu 5 unit Rutilahu yang anggaranya dari dana desa dengan nilai Rp 10.000.000;_ per unit untuk perbaikan rumah tidak layak huni, Setelah media menyelusuri dilapangan tentang fisik dilapangan jauh dari harapan penerima manfa’at seharusnya kelayakan bagi penerima manf’at perlu dibantu sepenuhnya bukan dikurangi anggarannya. Kamis (27/12/2018).

Temuan pertama di Rt 01 Rw 01, penerima manfa’at rutilahu seharusnya Rp 10.000.000 dari anggaran tersebut cuma dikerjakan Rp 3 juta sekian. Rt 05 Rw 02 total anggaran Yang dikerjakan hanya Rp 4 juta sekian, juga di Rt yang lainnya tak jauh beda totalnya, hasilnya mencengangkan, Belum lagi infrastruktur rabat beton sudah mulai rusak dan rapuh juga dalam sisi pembangunan kurang berkualitas hasilnya jelek.

Kuwu surudin beserta jurutulis dan pamongnya sa’at dikonfirmasi pada tanggal (25/12/2018) kemairn jam 2 siang wib; menolak keras apa yang disampaikan media terkait anggaran Rutilahu yang dikurangi “Saya membangun infrastruktur itu sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) nya juga masalah rutilahu yang kata media jauh anggarannya saya tidak membangun Rutilahu untuk masyarakat sampai dikurangi malah saya membangun melebihi dari anggaran dari anggaran 10 juta saya sampai lebih mungkin sampai 15 juta.

“Jadi media jangan membuat rincian sendiri anda ini mungkin sudah salah kroscek, Saya tidak takut media memberitakan silahkan saja itu hak sampean saya mengerjakan sudah sesuai dengan prosedurnya apalagi saya sudah ada pendamping desa dari kecamatan, Kalau media mau memberitakan silahkan yang penting masyarakat yang tahu tentang kinerja kita bukan media yang tahu,” Tegasnya

Ketua gerakan nasioanal pencegahan korupsi republik indnesia (GNPK-RI) DPD Indramayu Dj jaja saat kicaunews sambangi kantornya dijalan by pas sleman, Mengungkapkan saya sangat miris terhadap kinerja kepala desa yang tak peduli segala larangan dari pemerintah semua diterjang tanpa merasa takut, Padahal sudah banyak pejabat daerah seperti kepala desa yang kena terjerat kasus hukum tentang dana desa, Tapi masih saja dilakukan.

Baca juga :  Seksi Pengolahan Sampah Meresponsif Keluhan Warga.

“Saya pribadi juga atas nama GNPK-RI sangat mendukung langkah penegak hukum untuk memberi tindakan yang persuasif jadi jangan pandang bulu,” Tandasnya (MT jahol)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru