oleh

Apa Konsekuensi Caleg atau Peserta Pemilu yang Tidak Benar dalam Menyampaikan LPSDK ?

JAKARTA,KICAUNEWS.COM-Perbawaslu Nomor 29 tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye, dalam Pasal 14 adalah :

“Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap LPSDK sesuai dengan tingkatanya dengan;
-memastikan kepatuhan pelaporan
-memastikan ketepatan waktu pelaporan
-memastikan penerimaan dana kampanye tidak berasal dari sumber yang dilarang
-memastikan terkait kelebihan sumbangan
-memeriksa kelengkapan laporan
-memeriksa kesesuaian pengeluaran dengan laporan
-memeriksa identitas pemberian sumbangan
-memeriksa kesesuaian sumbangan dengan jumlah nominal batasan dana kampanye
-memeriksa bukti laporan penerimaan sumbangan dana kampanye

Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara:
-mendapatkan dan memeriksa dokumen dan pengawasan secara langsung.

Terkait hal tersebut juga Bawaslu Republik Indoneska sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2098 hal Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019 kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan Parpol Peserta Pemilu, Calon Anggota DPD

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) wajib dilaporkan kepada KPU setempat sesuai jadwal yang ditentukan. Pelaporan LPSDK dilakukan masing-masing caleg yang secara kolektif dilakukan oleh partai politik.

Apabila ada caleg yang tidak melaporkan LPSDK dan salah melaporkan LPSDK, akan menerima konsekuensinya.

Menurut Puadi (Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Divisi Penindakan) , Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada tanggal 2 Januari 2019 semua LPSDK wajib dilaporkan kepada KPU di masing-masing tingkatan, sehingga KPU mengumumkan LPSDK kepada publik. LPSDK tidak diberi ruang untuk masa perbaikan.
“Apa yang dilaporkan itu sudah final. Oleh karena itu agar menjadi bahan perhatian,” tegas Puadi.
Menurut Puadi, LPSDK akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Apabila dalam audit tersebut, KAP menemukan kejanggalan atas LPSDK yang dilaporkan caleg maka caleg siap menerima konsekuensinya.

Pasal 66 PKPU Nomor 24 Tahun 2018. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, konsekuensi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah:
Dalam pasal 526 ayat 1 “Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan atau badan usaha non pemerintah yang memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 333 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”

Baca juga :  Patroli Rutin, Personil Polsek Sinjai Tengah Imbau dan Edukasi Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Pasal 526 ayat 2 “Setiap peserta pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 333 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”

Dalam pasal 527 “ Peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”

Dalam pasal 528 ayat 1 “Peserta pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan atau tidak menyetorkan ke kas Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.”

Pasal 528 ayat 2 “Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan atau tidak melaporkan dan atau tidak menyetorkan ke kas Negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.”

Penulis : Puadi ( Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Divisi Penindakan )

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru