oleh

‘UKW’, Begini Menurut Ketua Sekber Pers Indonesia

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – “Ini ibarat penjajah yang mengisap darah rekan seprofesinya sendiri” mungkin begitulah kira-kira istilah yang dapat diilustrasikan oleh sosok Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia.

Seperti diberikatan inspiratormedia.id, Alumni Lemhannas RI tahun 2012 itu menilai bahwa perilaku pemerasan terhadap warga terutama wartawan dapat dilihat dari berbagai program yang dilaksanakan oleh segelintir lembaga di lingkungan masyarakat pers.

Salah satunya adalah melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan atau biasa disingkat UKW, Program yang menjadi unggulan beberapa organisasi pers dapat dikategorikan menjadi ajang pemerasan (extortion) terhadap peserta UKW.

“Coba bayangkan, UKW dengan durasi kegiatan 2-3 hari harus ditebus dengan uang pendaftaran bervariasi dari 1 juta hingga 3,5 juta rupiah. Ini bisa dikategorikan modus cari uang dengan dalih ujian kompetensi,” ujar Wilson yang telah melatih ribuan warga TNI, Polri, dosen, guru, PNS, pengurus ormas/LSM, wartawan, dan masyarakat umum ini, Sabtu (22/12).

Indikasi UKW, Lanjut Wilson mengatakan, bisa dibilang sebagai wahana pemerasan secara halus atau soft-extortion dan lebih dipertegas dengan adanya kebijakan Dewan Pers yang mengharuskan setiap wartawan wajib mengikuti UKW di berbagai lemabag organisasi pers yang ditetapkan.

Lebih lanjut Wilson menjelaskan, Dewan Pers dinilai memaksa wartawan mengikuti UKW melalui edarannya ke semua elemen masyarakat, terutama perkantoran pemerintah dan swasta yang substansinya meminta berbagai pihak terkait untuk menolak wawancara dan bekerjasama dengan wartawan maupun pimpinan media yang belum mengikuti atau memiliki sertifikat UKW.

“Menurut saya, ini bisa terindikasi pemerasan, walaupun tingkatannya halus, tidak pakai senjata api atau senjata tajam. Namun, peraturan dan edaran Dewan Pers itu lebih mematikan dan berbahaya daripada pistol dan belati. Kalau ditembak pistol, korbannya mati sendirian, jika ditebas menggunakan aturan dan edaran, serombongan besar wartawan, berikut keluarganya, jadi korban semuanya,” beber Wilson.

Untuk itu, Wilson menghimbau kepada sesama rekan organisasi pers yang menaungi para wartawan agar menahan diri dari nafsu mengeruk keuntungan melalui pelaksanaan program UKW.

“Saya sangat menganjurkan agar organisasi pers aktif melaksanakan program peningkatan kualitas wartawan dan masyarakat di bidang jurnalisme, ini wajib,” ucap Wilson.

Namun, Kata Wilson, janganlah melakukan uji kompetensi yang substansinya adalah mengarah ke proyek pemasukan keuangan organisasi, apalagi dengan embel-embel adanya ancaman ’jika tidak UKW, tidak bisa wawancara narasumber dan bermitra dengan pemerintah dalam hal publikasi berita dan pariwara’.

“Ini ibarat penjajah yang mengisap darah rekan seprofesinya sendiri,” Jelas Wilson.

Sebagaimana diketahui bahwa UKW merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers No.1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan yang telah diperbaharui dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Berdasarkan peraturan itu, maka semua wartawan dan warga masyarakat yang menjalankan kegiatan di bidang jurnalisme diharapkan dapat mengikuti dan lulus UKW. Sampai di titik ini, sesungguhnya belum ada masalah serius yang perlu dipersoalkan.

Namun, situasi menjadi “mengerikan” ketika Dewan Pers mengeluarkan edaran yang merekomendasikan para pejabat pemerintahan pusat dan daerah, serta berbagai perusahaan, untuk menolak melayani wartawan yang belum memiliki sertifikat UKW.

Surat Edaran itu kemudian memicu perlakuan diskriminatif, dan pada banyak kasus, terjadi kriminalisasi wartawan.

Celakanya, dalam menengahi persoalan delik pers dari segelintir oknum masyarakat yang merasa terganggu dengan pemberitaan, Dewan Pers menggunakan acuan ’sudah UKW atau belum UKW’ sebagai pedoman menentukan siwartawan harus dipenjara atau tidak.

Peraturan dan kebijakan berbau paksaan terhadap wartawan dan masyarkat pers oleh Dewan Pers telah dengan sangat sukses dimanfaatkan para penyelenggara UKW, terutama ketiga organisasi di atas, untuk mencari dana segar bagi organisasinya maupun individu pengurus, melalui pelaksanaan UKW.

“Secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan dan rekomendasi serta edaran Dewan Pers menjadi pisau belati para penyelenggara UKW yang sangat ampuh untuk memeras wartawan yang belum UKW. Janganlah berlaku dzalim terhadap sesama wartawan maupun warga masyarakat umum,” pungkas Wilson berharap.

Sumber: https://inspiratormedia.id/nasional/pwi-aji-dan-ijti-organisasi-pers-yang-selama-ini-getol-cari-uang-melalui-program-ukw/

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru