oleh

Bawaslu Kota Bekasi Hentikan Proses Tindak Pidana Pemilu

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, menghentikan proses penanganan Tindak Pidana Pemilu (TPP), terkait citra diri melalui pemasangan iklan di media cetak dan online.

Bawaslu Kota Bekasi menangani kasus TPP yang melibatkan enam partai politik, dan puluhan calon legislatif. Mereka terindikasi melakukan pelanggaran jadwal kampanye, dengan cara beriklan di media cetak dan online, baik secara pribadi maupun difasilitasi Partai Politik.

“Untuk kasus Tipilu (Tindak Pidana Pemilu/TPP) sudah ada beberapa kasus yang sudah lengkap alat buktinya. Tetapi dimentahkan di KPU RI, selaku saksi ahli, terkait persoalan jadwal kampanye citra diri,” kata M. Iqbal Al-Islami, Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi, Bawaslu Kota Bekasi, Sabtu (15/12/2018).

KPU RI, saat dikonfirmasi beralasan, keputusan KPU RI tentang jadwal kampanye belum ada. Sehingga kasus TPP yang diproses Bawaslu Kota Bekasi, harus dihentikan prosesnya. Menurutnya, Bawaslu Kota Bekasi sudah melengkapi alat bukti. Tetapi harus ada keterangan ahli dari KPU RI. Namun setelah dikoordinasikan, jawaban KPU RI tidak memberikan komentar apapun terkait kasus tindak pidana yang ditangani Bawaslu Kota Bekasi tersebut.

“Mereka (KPU), tidak bersedia memberi keterangan terkait jadwal kampanye di media cetak atau online. Ini juga ada kaitannya terkait temuan Bawaslu RI, iklan yang dipasang TKM salah satu calon presiden, yang diputuskan tidak melanggar jadwal kampanye,” tegas Iqbal.

Dengan demikian, jaksa tidak bisa memproses lebih lanjut temuan dugaan tindak pidana pemilu yang ditemukan. Jaksa tentunya menginduk dan mengikuti kasus yang sudah ada ditingkat nasional. Karena kasus dugaan TPP yang ditangani belum ada ketetapan, maka Bawaslu hanya memberi peringatan keras dan tertulis, kepada Partai Politik (Parpol) maupun Calon Legislatif (Caleg) yang telah terlanjur beriklan di media cetak dan online di Kota Bekasi.

Baca juga :  9 Oktober 2017,Partai Perindo Akan Daftar ke KPU

“Tegurannya berupa sanksi administrasi, jika mengulangi lagi tidak boleh ikut kampanye terbuka, dan bahkan didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu,” ujarnya. (fie)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru