oleh

Bawaslu Kota Bekasi : Akurasi Data dan Infomasi JPPR Kota Bekasi Soal Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu di Ragukan

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Menanggapi tudingan Ketua Koordinator Jaringan Pemilih untuk Pemilu (JPPR) Kota Bekasi, Adri Zulpianto yang mencurigai kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi yang tak becus bekerja lantaran telah menghentikan kasus pelanggaran tindak pidana pemilu (TPP) beberapa partai dan Calon Legislatif(Caleg)dari Partai Demokrat,  Nasdem dan Golkar yang beriklan di media massa diluar jadwal kampanye, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tomy Suswanto dengan tegas mengatakan tudingan JPPR tak mendasar.

Menurut Tomy,  apa yang disampaikan oleh JPPR menjadi penambah imun bagi Bawaslu Kota Bekasi, dan kami mengucapkan banyak terimakasih serta kami juga berharap kepada JPPR agar memfungsikan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, karena JPPR selaku lembaga pemantau pemilu yang disertifikasi oleh Bawaslu dalam pelaksanaan pesta demokrasi saat ini, diberikan kewenangan.

“Hasil pemantauan JPPR dalam tahapan kampanye jika menemukan dugaan pelanggaran maka alatnya difungsikan (Membuat Laporan kepengawas pemilu) karena kami meyakini betul bahwa lembaga yg disertifikasi oleh Bawaslu memahami regulasi pemilu, jika melakukan pemantauan diiringi oleh pemahaman regulasi tidak dengan opini pribadi dan lebih tepatnya memiliki landasan,” terang Tomy.

Adapun dasar  pemantau termuat dalam Perbawaslu 4 tahun 2018  tentang Pemantau Pemilu, berbicara tentang hak dan kewajiban pemantau termuat dalam bab V.

Selanjutnya kaitan dengan proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu, Perbawaslu sudah mengatur secara explisit prosedur penanganannya melalui Perbawaslu 9 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah menjadi Perbawaslu 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu  adapun proses TPP melalui berapa pembahasan.

Dijelaskan Tomy mengenai pembahasannya Bawaslu Kota Bekasi sudah melalui beberapa tahapan yakni, pembahasan 1 melakukan penyelidikan, pembahasan 2 meningkatkan hasil penyelidikan ketahap penyidikan jika unsur dugaan pasal yang disangkakan terpenuhi, selanjutnya pembahasan 3 dari hasil penyidikan yang dilakukan penyidik (polri) selesai dilakukan lalu dilimpahkan ke JPU.

Baca juga :  JPPR: KPU dan Bawaslu  Harus Tindak Tegas Parpol yang Manipulasi Data

Sedangkan kaitan dengan temuan Bawaslu,Tomy mengatakan kasus atas dugaan TPP sudah sampai pembahasan 3 dan  ini merupakan langkah prestasi Sentra Gakkumdu Kota Bekasi, hanya saja dalam proses ketiga tersebut jaksa memberikan catatan untuk penyidik agar mengklarifikasi komisioner KPU RI sebagai saksi ahli. “Penyidik sudah berupaya semaksimal mungkin agar catatan jaksa terpenuhi dengan menyambangi KPU RI akan tetapi komisioner KPU RI tidak bisa dimintai klarifikasi karena dalam minggu tersebut seluruh komisioner KPU RI berada di beberapa daerah di luar Jakarta, dan waktu yang tersedia berdasarkan Perbawaslu tersebut dalam pembahasan 3 jika JPU memberikan catatan hanya 3 hari yang disediakan untuk penyidik,” bebernya.

Selanjutnya dalam waktu dekat Bawaslu Kota Bekasi akan sampaikan dan ingatkan kepada JPPR agar membaca peraturan tentang pelaksanan pemilu, terutama perbawaslu 4 tahun 2018 jika dibaca  pasal 19 huruf (f) (hak pemantau) menyampaikan temuan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 20 huruf  (g), (j), dan (k) (kewajiban pemantau),(g) menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu (j)menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; (k) melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 24 Terhadap pelanggaran yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, maka Bawaslu RI,  Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mencabut akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu. (fie)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru