oleh

PPID Dinkes Kota Bekasi: Tudingan Adanya Kecurangan di Pengadaan Obat Hanya Dugaan Semata

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Dinas Kesehatan Kota Bekasi melalui Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), Tanti Rohilawati yang juga Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi membantah adanya tudingan dugaan korupsi dalam kegiatan pengadaan obat Tahun 2017.

Dalam rilisnya yang diterima kicaunews.com, PPID Dinkes Kota Bekasi langsung membuat klarifikasi terkait kasus tersebut dengan harapan permasalahan ini tidak merembet kemana pun.

PPID Dinkes pun berharap kepada semua pihak untuk tidak mempermasalahkan lagi hal ini, karena menurutnya tudingan LSM PEKAN dianggap keliru dan hanya dugaan semata.

Seperti yang diungkapkan Ketua LSM Pekan, Untung Tampubolon menduga adanya korupsi di Dinas Kesehatan Kota Bekasi diantaranya :

1. Mengadakan obat non generik hal ini melanggar Permenkes No 02.02/Menkes/068/1/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan pemerintah.

2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dirangkap oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

3. Pengadaan obat tahun 2017 dilaksanakan akhir tahun dimana akan terjadi penumpukan obat tahun 2018 dan diduga adanya penentuan pemenang lelang.

4. Perusahaan pemenang lelang merupakan perusahaan berkualifikasi non kecil, namun tahun 2015 menjadi pemenang lelang pada pengadaan obat di dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan kualifikasi kecil.

5. Adanya selisih harga obat Generik dan obat non Generik.

6. Realisasi pembayaran senilai Rp. 4.534.022.400 sedangkan harga penawaran
Rp. 3.832.261.400,-

Oleh karena itu PPID Dinkes Kota perlu meluruskan pemberitaan tudingan itu dan mengatakan bahwa :
1. Jenis obat yang diadakan umumnya adalah obat Generik dan beberapa obat non generik.

Pengadaan obat non Generik ini tidak bertentangan dengan Permenkes No 02.02/Menkes/068/1/2010, karena obat Non Generik yang diadakan adalah obat-obatan yang dibutuhkan oleh Puskesmas/Masyarakat namun tidak tersedia dalam bentuk Obat Generik.

Baca juga :  Jokowi Hadiri Perayaan Natal di Tondano

Jadi yang dilarang adalah mengadakan obat-obatan non generik sedangkan sediaan generiknya ada di pasaran (tidak efisiensi anggaran).

2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak merangkap sebagai PPTK.

3. Pengadaan Obat di Dinas Kesehatan Kota Bekasi dilakukan melalui 2 ( dua) tahap, yaitu:
1) pengadaan obat secara E- Purchasing untuk obat- obatan yang terdapat dalam daftar E-Catalog Obat (diterbitkan oleh LKPP/ Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah).

2) Pengadaan obat secara E- Tendering untuk obat-obatan yang tidak terdaftar dalam E Catalaog Obat.

Dalam proses pengadaan obat ini, Dinas Kota Bekasi melakukan Pengadaan Obat secara E- Tendering setelah selesai proses Pengadaan E- Purchasing, sehingga obat -obatan yang dilelangkan dipastikan tidak tersedia dalam E- Catalaog, mengacu kepada Permenkes RI Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat berdasarkan Catalog Elektronik ( E- Catalog).

3. Pengadaan Obat di Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengacu pada Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Dasar (Depkes, 2002), sehingga dengan acuan ini memperhitungkan waktu proses pengadaan dan buffer stok serta mencegah penumpukan obat.

Untuk diketahui bahwa proses pengadaan membutuhkan waktu, sehingga obat yang tersedia di Gudang Farmasi mencukupi untuk kebutuhan Puskesmas sebelum tersedia dari pengadaan obat tahun 2017.

Sehingga sebelum terealisasinya Pengadaan obat 2017, Puskesmas tidak kekurangan obat karena masih tersedia sisa obat anggaran tahun 2016, begitu pula untuk tahun selanjutnya. Jadi Pengadaan Obat E-Tendering yang dilaksanakan pada tahun 2017 diperuntukkan untuk kebutuhan tahun 2017 dan tahun berikutnya.

5. Untuk Evaluasi kualifikasi dan Evaluasi penawaran dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bekasi. Untuk penetapan pemenang menjadi kewenangan Pokja. Dari Dokumen yang disampaikan oleh Pokja Pengadaan tercantum SIUP non Kecil dan masa berlaku masih aktif ( tanggal terbit SIUP tanggal 24 Februari 2016).

Baca juga :  Eggi: Habib Rizieq Taat Hukum, tapi Jangan Dikriminalisasi

6. Perusahaan Pemenang Lelang Kegiatan Pengadaan Obat-obatan E-Tendering Sumber Anggaran Tahun 2017 dan Kegiatan Pengadaan Obat-obatan (DAK) Sumber Anggaran Tahun 2015 adalah Perusahaan Non Kecil, hal ini telah sesuai karena HPS kedua pengadaan bernilai di atas Rp. 2.500.000.000,-

7. Realisasi Pembayaran sesuai dengan nilai Kontrak yaitu Rp. 3.832.261.400,-

8. Harga obat generik berbeda dengan harga obat generik bernama dagang (Non Generik)
(fie)

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru