oleh

Pejabat Tak Berkompeten , Tetap Nyalon Sekda dan Eselon II Dipertanyakan?

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Dalam open biding /assesment calon Sekertaris Daerah(Sekda) harus memenuhi syarat sesuai peraturan yakni pejabat tinggi Pratama eselon II B, pangkat terendah pembina utama muda golongan IV C, pernah menduduki jabatan minimal dua kali di Dinas/Badan dan mengantongi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta berusia maksimal 56 pada saat SK penetapan (Pasal 107 PP No. 11 tahun 2017).

Sedangkan terkait adanya pejabat Pemkot Bekasi yang mendapatkan sanksi dari Ombudsman RI akibat melakukan maladministrasi dan dinilai tak berkompeten perlu menjadi pertimbangan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan rekomendasi bagi ASN yang memyalonkan diri sebagai Sekda dan Kepala Dinas.

Hal ini ditegaskan oleh Didit Susilo, Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Jumat (7/12/2018) demi rasa keadilan dan tata kelola pemerintahan yang sudah ada aturan bakunya.

“Sangsi yang dikenakan ke beberapa pejabat aselon 2 dan 12 Camat  seharusnya menjadi catatan KASN. Jadi perlu dipertimbangkan bagi pejabat eselon II yang masuk daftar rekomendasi Ombudsman,” tegas Didit.

Pejabat atau seseorang yang akan  mendapat sanksi administrasi selama 2 tahun tidak diperkenankan mendapatkan promosi, penundaan golongan, kepangkatan. Hal tersebut dijelaskan UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Pasal 39, diatur pula UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait sanksi administrasi juga diatur secara khusus dalam PP No. 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintah daerah,termasuk bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

Hal tersebut jelas termuat dalam Pasal 351 ayat 4 dan 5 UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

“Jadi Pansel Open Biding sebaiknya berkonsultasi aktif dengan Komisi ASN dan Ombudsman agar tidak terjadi pelanggaran,” saran Didit.

Baca juga :  DIA yang Berani!

Sementara pendaftaran calon Sekda dan 6 jabatan eselon II Pemkot Bekasi sudah resmi ditutup tanggal Senin, 3 Desember lalu. Open Biding Jabatan Pratama Tinggi (JPT) tersebut untuk mengisi 7 kursi pejabat yang selama ini lowong.

Ada empat pejabat eselon II yang mendaftar calon sekda yaitu Dadang Ginanjar (Kadisperkimtan), Jumhana Luthfi (Kadis LH), Reni Hendrawati (Kepala BKPPD), dan Aceng Solahudin (Kadis Damkar). Dan Ada sekitar 16 pejabat lain yang berebut 6 jabatan Kepala Dinas dan Staf Ahli.

Menurut Didit Susilo, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2018, Sekda definitif harus terisi paling lama 3 bulan pasca Penjabat Sekda Widodo Indrijantoro dilantik. Hal tersebut sesuai amanat Pasal 5 ayat 3.

Ditambahkannya, diperlukan sosok Sekda yang bisa mengikuti ritme kerja Walikota Bekasi yang harus siap 24 jam, loyal, pekerja keras, visioner dan mampu menterjemahkan semua kebijakan dan program visi-misi Kota Bekasi Cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan Ihsan. ” Itu yang paling penting mampu mengimbangi ritme dan pola kerja walikota,” pungkasnya. (fie)

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru