oleh

Sidang Tahunan Anggota Panel Pemeriksa Eksternal PBB ke-59, Ketua BPK Ambil Peran

KICAUNEWS.COM — Sidang tahunan Anggota Panel Pemeriksa Eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-59 yang dilaksanakan di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat Pada tanggal 3 dan 4 Desember 2018 dihadiri para Ketua Badan Pemeriksa dari 11 negara yaitu Inggris, Jerman, Chile, Prancis, India, Filipina, Swis, Italia, Ghana, Indonesia, dan Canada, serta dihadiri observer Tanzania.

11 diantara negara salah satunya Indonesia pun ikut mengambil peran dan hadir diacara internasional tersebut. 

Dalam pertemuan Panel Pemeriksa Eksternal tersebut, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara didampingi delegasi bersama Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, Kepala Bagian Sekretariat Ketua BPK Firdaus Amyar, dan Kepala Subbagian Multilateral pada Biro Humas & KSI BPK Ade Indra Gumilar yang sebelumnya telah mengikuti pertemuan kelompok teknis selama tiga hari dari tanggal 28 s.d. 30 November 2018 membahas dan merumuskan bahan Sidang Panel Pemeriksa Eksternal.

Keikutsertaan BPK RI untuk ketiga kalinya ini merupakan bagian dari peran BPK sebagai pemeriksa eksternal International Atomic Energy Agency (IAEA).

Sidang tahunan dilaksanakan dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pemeriksaan organisasi PBB, specialized agencies, dan IAEA.

Untuk informasi, Panel Pemeriksa Eksternal PBB adalah forum bagi para pemeriksa eksternal pada 44 organisasi di lingkungan PBB yang terdiri dari para Ketua Badan Pemeriksa dari 11 negara yaitu Inggris, Jerman, Chile, Prancis, India, Filipina, Swis, Italia, Ghana, Indonesia, dan Canada, serta dihadiri observer Tanzania.

Hasil pertemuan meliputi antara lain penerapan voluntary atas International Standards on Auditing (ISA) 701 – Key Audit Matters, dan penerapan ISA 260 Communication with Those Charged with Governance sesuai organisasi yang diperiksa, pengaturan yang seragam terhadap ISA 210 Agreeing the Terms of Audit Engagement, pendalaman International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 23 Revenue from Non Exchange Transactions (Taxes and Transfers), serta permasalahan lain seperti fraud prevention and reporting, conflict of interest, going concern, dan penerapan Enterprise Risk Management.

Hasil tersebut disampaikan dalam Surat Panel Pemeriksa Eksternal kepada Sekjen PBB tanggal 4 Desember 2018.

Para anggota panel juga melaksanakan pertemuan dengan Chef de Cabinet, Executive Office of the UN Secretary-General, Ms. Maria Luiza Ribeiro Viotti.

Sumber: www.bpk.go.id

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru