oleh

Kasus dugaan KKN Pengadaan Obat di Dinkes Kota Bekasi Mandeg Di Kejati Jabar

Kota Bekasi, KICAUNEWS.COM – Laporan kasus dugaan KKN Dinas Kesehatan Kota Bekasi terhadap proyek pengadaan obat obatan E- Tendering ( APBD DAK) tahun 2017 dengan pagu anggaran senilai Rp. 4.287.940.500,-, HPS Rp.4.143.738.600,- yang dimenangkan oleh PT. Anugerah Sarana Adhitama dengan harga penawaran Rp.3.832.261.400,00, proses penyelidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di nilai mandek alias jalan ditempat.

Perihal tersebut disampaikan oleh Untung Tampubolon Ketua Umum LSM PEKAN RI kepada awak media melalui pesan whatsup, Selasa (27/11/2018).

Sebelumnya, Untung Tampubolon, memaparkan beberapa indikasi penyimpangan. Dalam keterangannya, Untung mengatakan, bahwa indikasi kerugian negara dan pelanggaran Hukum sangat jelas.

Indikasi pertama Dinkes Menabrak Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes No 02.02/Menkes/068/1/2010. Tentang Kewajiban menggunakan obat generik di pusat pelayanan kesehatan pemerintah.

Indikasi kedua penanggung jawab keluar masuk obat dan pengadaan obat yakni, Devi hal ini jelas telah melanggar PERPRES No 4 tahun 2015, tentang pengadaan barang dan jasa, dimana menurut Untung, Devi sebagai PPTK merangkap sebagai PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) dan ini jelas melanggar,”tegas Untung.

Bahkan, lanjutnya Untung, PEKAN-RI beserta awak media telah melakukan investigasi kegudang obat dan salah satu staff gudang mengaku bernama novi mengatakan dengan tegas tidak ada obat non generik digudang.

“Staff gudang yang mengaku bernama novi menegaskan tidak ada obat non generik digudang, dan tidak pernah mengirim obat non generik ke PUSKESMAS, saya menduga bahwa pengiriman obat tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak,”ujarnya.

Indikasi ketiga (3), pengadaan obat tahun anggaran 2017 tersebut terkesan dipaksakan. Pasalnya, berdasarkan data lelang, penandatanganan kontrak Oktober tahun 2017. sehingga, diduga bahwa lelang tersebut pemenangnya telah ditentukan atau obat tersebut untuk tahun anggaran berikutnya.
“Sejatinya, dalam tata kelola keuangan pemerintah, untuk pengadaan barang dan jasa peruntukkan untuk tahun anggaran berjalan, bukan tahun anggaran berikutnya,”jelasnya.

Baca juga :  Sambangi Grup Media Tempo, Ini Kata Pimpinan BPK

Indikasi keempat, terkait administrasi lelang seharusnya PPK menggugurkan PT. Anugerah Sarana Adhitama karena SIUP perusahaan tersebut sudah tidak berlaku.

“SIUP yang digunakan untuk lelang dikeluarkan tahun 2013. Sejatinya, SIUP sudah tidak berlaku. Pasalnya, SIUP harus diperpanjang 3 tahun sekali. Sementara salah satu persyaratan lelang SIUP masih berlaku, diduga ada persekongkolan lelang,”ujarnya.

yang kelima, realisasi pembayaran diatas harga penawaran. Berdasarkan LKPJ tahun anggaran 2017 realisasi senilai: Rp.4.534.022.400,- sementara harga penawaran Rp.3.832.261.400,-,.

Ketua LSM PEKAN-RI, Untung Tambulon menyesalkan kinerja Kejati dalam menindaklanjuti laporannya padahal sudah terpenuhi dua alat bukti, pertama PPTK merangkap PPHP, kedua pengadaan obat untuk kebutuhan tahun 2017, sedangkan faktanya pengiriman obat tersebut Desember 2017 dan dapat dipastikan penggunaanya di tahun 2018 sehingga terjadi penumpukan obat di tahun 2018.dan dua alat bukti ini sebagai langkah untuk memulai penyelidikan,”sesalnya.

Sambungnya, Untung mengatakan bahwa Reza selaku kasi intel KEJATI JABAR mengakui bahwa mereka (KEJATI-red) telah menemukan selisih harga dari harga penawaran walaupun sedikit.

“Ditambah lagi, adanya temuan baru hasil investigasi PEKAN RI beserta awak media yang telah disampaikan ke KEJATI. Sangat disayangkan bila tidak ditindak lanjuti, tidak akan ada efek jera, bahayanya, bisa menjamur ke SKPD lain,”ujarnya
“Kalau kasus ini tidak juga diproses PEKAN-RI akan buat laporan ke Kejaksaan Agung RI,” pingkasnya. (fie)

Dikirim dari OPPO Mail

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru