oleh

Hadiri RDPU, GMKI Dorong Pemerintah Buat Lembaga Khusus Pemberdayaan Pemuda

KICAUNEWS.COM – Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Korneles Galanjinjinay menegaskan, negara jangan main-main dalam mengurusi pemberdayaan dan pembinaan pada pemuda. Sebab, menurut Korneles, dipundak pemuda itulah, masa depan bangsa ini akan diletakan.

“Kalau pemerintah sadar akan hal itu, maka sudah semestinya Pemerintah serius, karena ini sangat penting dan strategis. Maka Pemerintah harus serius menangani masalah-masalah pemuda,” kata Korneles diacara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPD RI di Jakarta Pusat.

Acara Rapat Dengan Pendapat Umum yang dipimpin Wakil Ketua II Komite III DPD RI dr. Delis Julkarson Hehi MARS itu dihadiri oleh Organisasi Kepemudaan (OKP) ditingkat Nasional. RDPU itu digelar sebagai upaya mengeksplorasi pemikiran, pandangan serta masukan dari para pimpinan OKP Nasional sebagai bentuk penguatan terhadap pemberdayaan pemuda.

Dalam acara RDPU itu, salah satu Organisasi Kepemudaan tersebut, hadir Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang juga memberikan masukan dan pemikiran tentang teknis pemberdayaan pemuda di Indonesia.

Korneles berpandangan, dalam hal pemberdayaan pemuda, saat ini Pemerintah cenderung setengah hati dalam mengurus pemuda. Ia menjelaskan, saat ini tidak ada keseriusan dari pemerintah, untuk lebih memaksimalkan lembaga kepemudaan, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang.

“Selama ini Kementrian dan badan terkait urusan pemuda belum maksimal mengeksekusi masalah-masalah pemuda, karena tidak ada kordinasi dan singkronisasi program-program yang cocok untuk pendidikan dan pengembangan pemuda. Karna tidak ada yang bisa mengontrol dan mengkoordinasikan,” tegas Korneles.

Solusi GMKI

Meski begitu, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dalam acara Rapat Dengar Pendapat Umum itu, memberikan solusi yang ditawarkan kepada DPD RI. Menurut Korneles, Pengurus Pusat GMKI siap mendorong Pemerintah agar membentuk badan khusus urusan pemuda, yang sifatnya berada dibawah naungan Presiden.

Baca juga :  Laporan Tim Relawan GMKI Dalam Pencarian Korban KM Sinar Bangun

“Untuk itu harus ada badan khusus urusan pemuda langsung dibawa Presiden. Selama ini kementrian dan badan terkait urusan pemuda belum maksimal mengeksekusi masalah-masalah pemuda,” kata Korneles.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, kuantitas pemuda sangat begitu banyak. Dalam data BPS itu disebutkan, misalnya tenaga kerja yang paling banyak digeluti pemuda, untuk lulusan SMP sebanyak
21,72 juta orang atau 17,95 persen, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 21,13 juta orang atau 17,46 persen, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 12,59 juta orang atau 10,40 persen, Diploma I/II/III sebanyak 3,28 juta orang atau 2,71 persen, dan Universitas sebanyak 11,32 juta orang atau 9,35 persen. Sedangkan angka terbesar adalah lulusan SD mencapai 50,98 juta orang atau 42,13 persen.

Maka diduga sukar jika tidak ada perbaikan signifikan untuk pemuda menghadapi globalisasi yang berbasis kompetensi dan profesionalitas. Sedangkan secara kuantitas, Indonesia sangat di untungkan di 2020-2030, yang kita sebut sebagai bonus demografi. (HM).

Ketua Umum PP GMKI
Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru