oleh

KPK Ingatkan Pemkot Bekasi untuk Serius Tangani Korupsi bukan “Lips Service” Semata

BEKASI, Kicaunews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon baik komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk mencegah dan menghindari tindak pidana korupsi. Namun KPK mengimbau komitmen itu tidak dijadikan sebatas seremonial dan basa-basi belaka.

Mengingat dalam tahun ini ada dua kasus tindakan pidana yang sedang ditangani penegak hukum yang menjerat oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni Kasus pemalsuan akte tanah oleh Mardanih, Camat Pondokgede dan kasus korupsi beras bencana oleh mabtan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) dan 2 anak buahnya yang saat ini sudah pada tahap penahanan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Direktur Grativikasi, KPK, Syarief Hidayat menegaskan deklarasi anti korupsi yang dilaksanakan Pemkot Bekasi benar -benar harus diterapkan, ungkapnya pada Senin (19/11/2018) usai acara deklarasi anti korupsi di Plaza Patriot Perkantoran Walikota Bekasi.

“Ini kan baru pencanangan deklarasi anti korupsi. Kita akan jaga dan kawal ini, agar tidak sebatas seremonial dan lips service (basa basi). Mudah mudahan ini benar-benar jadi komitmen,” ujar Syarief mengingatkan.

Syarief menyebut sinergitas antara KPK dan Pemkot Bekasi bisa berkesinambungan bahkan Walikota Bekasi menyatakan ingin ada jalinan kerjasama yang semakin kuat dengan KPK.

“Tadi Pak Wali bilang ke saya, yuk kita makin perkuat kerjasama. Saya bilang tidak hanya dengan kami, dengan tim Saber Pungli karena mereka juga terbuka. Dengan Kepolisian, Kejaksaan dan sebagainya itu dibangun,” tukasnya.

“Kami sendiri akan lakukan pendampingan terhadap program-program yang sedang dijalankan temen-teman di Bekasi ini,” sambung Syarief.

Kedepan, Syarief berharap Kota Bekasi dapat menjadi contoh untuk kota-kota lainnya, bukan hanya dari sisi pembangunan fisik, tapi juga dari sisi pembangunan mental masyarakatnya.

Menurut Syarief Hidayat kasus grativikasi banyak dilakukan para ASN yang mencoba menyuap petugas auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk itu dia mengingatkan kepada para ASN untuk tidak coba-coba melakukan penyuapan kepada para auditor BPK.

Baca juga :  Tingkatkan Profesionalitas Dan Kualitas, BPK Terus Lakukan Kunjungan Kerja dan Diskusi Ke Lembaga Audit Negara Luar

Tak segan-segan tindakan grativikasi itu dilaporkan oleh BPK ke KPK. Bahkan jumlah pelaporan grativikasi yang di terima oleh KPK hingga saat ini di seluruh Indonesia ada sekitar 1.700 laporan kasus grativikasi.

“Yang sering terjadi itu, ada auditor dari BPK datang ke suatu instansi, mereka audit, sebelum pulang, sebelum laporan final, banyak yang diperiksa itu, memberikan amplop ke masing masing anggota auditor,” ungkap Syarief Hidayat kepada Awak Media di depan Gedung aula Nonon Shontanie komplek Pemkot Bekasi, Senin (19/11/2018).

Ia menegaskan, petugas auditor BPK yang paham grativikasi, memberikan pelaporan melalui hasil penilaian dari tindakan instansi, langsung kepada KPK.

“Sebagian besar lapor, sebagian kecilnya tidak,” Kata  Syarief.

Ia mengatakan dengan banyaknya jumlah penduduk yang mencapai 2,8 juta jiwa, serta ASN yang sangat banyak, menurutnya, akan berpotensi menimbulkan permasalahan yang cukup banyak. (fie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru