oleh

Kemana Aliran Dana Kapitasi Mengalir, BPJS dan BPKAD Kabupaten Bekasi Saling Lempar

BEKASI, Kicaunews.com – Persoalan dana kapitasi pelayanan kesehatan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) seringkali dipertanyakan oleh masyarakat. Pasalnya dana kapitasi tersebut diterima oleh kota /kab nilainya sangat besar tiap tahunnya.

Tujuan dari dana kapitasi BPJS tersebut sebenarnya dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama di puskesmas. Namun seiring besarnya dana kapitasi itu, masyarakat pun berhak mendapatkan manfaat dari dana tersebut. Namun implementasi dari dana itu yang seharusnya diterima masyarakat masih dipertanyakan.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bekasi dana kapitasi itu pun dipertanyakan kejelasan kemana aliran dana kapitasi itu? Mengingat kondisi pelayanan kesehatan masyarakat ditingkat puskesmas masih perlu ditingkatkan agar masyarakatpun merasakan manfaaatnya.

Ketika dimintakan pendapatnya terkait mekanisme penyaluran dana kapitasi BPJS, Kepala Bidang Pemanfaatan Premier BPJS Cabang Kabupaten Bekasi, Diana menyebutkan bahwa, dana kapitasi pelayanan kesehatan BPJS terlebih dulu ditransfer langsung ke kas daerah.

Namun anehnya hal itu dibantah oleh Pengelola Data Pembendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bekasi, Arif Kusnawirawan.

“Dana kapitasi itu tidak masuk ke kas daerah, tapi pencatatannya ada di kami (BPKAD),” katanya ketika dikonfirmasi Rabu, (14/11/2018) dihadapan awak media.

Persoalan dana kapitasi kata Arif, ada dua macam jenis dana kapitasi yaitu dana kapitasi dan non kapitasi. Untuk dana non kapitasi bersumber dari BPJS sementara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN ) berasal dari pemerintah pusat dan dua dana tersebut langsung disetorkan ke masing masing bendahara puskesmas.

Kebijakan kapitasi maupun non Kapitasi, sebut Arif dananya tidak bersumber melalui APBD ataupun kas daerah namun realisasinya hanya ditransfer BPJS dan pemerintah pusat dan pencatatannya masuk ke BPKAD. Sedangkan pelaporannya masih menunggu dari Dinas Kesehatan.

Baca juga :  Polsek Padaherang Sosialisasikan Wajib Pakai Masker di Luar Ruangan

“Jadi, semua itu (laporan) dari Dinkes.” ungkapnya.

Masih lanjut Arif, untuk pembagian dana tersebut diterima oleh masing masing puskesmas. Namun terkait besaran dananya, itu merupakan kebijakan dari Dinkes dan pengguna anggarannya ada di setiap puskesmas.

“Untuk mengetahui realisasinya, maka ada laporan dari Dinkes setiap per triwulannya,” ucap Arif.

Saat ditanya berapa dana yang terserap di 2017, Arif pun berkilah tidak mengetahuinya. Namun diakuinya masih ada saldo.” Tapi, saya kroscek dulu ke Dinkes datanya.” pungkasnya.

Bulan September ini kata Arif laporan yang diterima pihaknya secara global sebesar Rp54 miliar dan itu masuk kas daerah sembari menambahkan, bila mana dana tersebut tdak terserap kebijakan tersebut kembali kepada APBD berikut peruntukan juklak-juknisnya.

“Untuk pengawasannya, kita hanya monotoring dan pelaksanaan teknis saja. Penyerapan dana ada di Dinkes,” tutupnya (fie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru