oleh

Anggota DPR RI Fraksi PKB Siti Masrifah, Sosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan Serta Membantu Sebanyak 400 Pekerja Bukan Penerima Upah Mendaftar Sebagai Peserta PBJS TK Di Tangsel

TANGSEL, Kicaunews.com – Komisi IX DPR RI yang membawahi ruang lingkup Kesehatan dan Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 400 masyarakat Pekerja Bukan Penerima Upah se Kecamatan Ciputat Yang diselenggarakan di GOR Ciputat, dan se Kecamatan Pamulang  yang diselenggarakan di Gedung Juang PGRI Pamulang, Sabtu (10/11/2018).

Dalam sosialisasi yang disampaikan anggota komisi IX Siti masrifah, jaminan sosial sangat penting bagi tenaga kerja agar tetap aman jika sampai mengalami kecelakaan kerja, kematian, atau hari tua dan masa pensiun. Dia menjelaskan badan yang menyelenggarakan jaminan sosial ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

”BPJS Ketenagakerjaan memiliki dua macam Kategori yaitu jaminan sosial tenaga kerja bagi penerima upah dan bukan penerima upah,” katanya

Selain itu juga untuk kepesertaan itu sendiri seperti Kepesertaan bersifat sukarela, dapat dilakukan sendiri atau melalui wadah, Dapat memilih program yang diikuti (minimal dua Program JKK dan JKM), Usia belum mencapai 56 tahun, Iuran dibayar dimuka (pada bulan berjalan) secara bulanan atau triwulanan, Penghasilan yang dipakai sebagai dasar pembayaran iuran dan jaminan sekurang-kurangnya setara dengan UMP/K setempat, dan Batasan kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat tenaga kerja melakukan aktifitas sesuai dengan pekerjaannya.

Adapun tujuan BPJS Ketenagakerjaan ini adalah untuk Memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko antara lain kecelakaan kerja, meninggal dunia dan hari tua.

Bahkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan seperti Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, Penggantian Upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), Biaya perawatan medis, Santunan cacat tetap sebagian, Santunan cacat  total tetap, Santunan kematian, Santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap dan Biaya rehabilitasi.

Baca juga :  Ini Pernyataan Sikap Forum Gerakan Kader Muda Persatuan Islam Soal "212"

Dan Hak diberikan kepada ahli waris tenaga kerja, apabila tenaga kerja meninggal dunia di luar hubungan kerja berupa Santunan Kematian  Rp.16.200.000, Biaya Pemakaman Rp.3.000.000, Santunan Berkala selama 24 bulan x Rp200.000 = Rp 4.800.000 jadi Total  Santunan Rp. 24.000.000.

Dalam kesempatan itu, komisi IX DPR-RI Siti Masrifah meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat yang sampai saat ini belum seluruhnya dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Penyebabnya menurut Siti Masrifah, karena sosialisasi yang kurang, sebagai mitra kerja BPJS dengan Komisi IX DPR RI, yang menangani bidang tenaga Kerja, Kependudukan dan Kesehatan, pihaknya punya kewajiban mensosialisasikan terutama bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).

“Nah, kita mendorong agar sosialisasi oleh BPJS Ketenagakerjaan itu lebih ditingkatkan lagi, apapun profesinya supaya para pekerja itu punya kesadaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ”tandasnya.

Dalam kesempatan itu, anggota DPR dari Fraksi PKB ini juga langsung membantu mendaftarkan 400 orang yang hadir sebagai peserta BPJS TK untuk ikut dalam dua program jaminan yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Masrifah membayarkan iuran selama tiga bulan dan selanjutnya mereka yang akan meneruskan membayarnya. Murah kok nggak mahal, jika dilihat dari manfaatnya yang bisa melindungi dua hal tersebut, maka dengan bayar total setahun hanya perlu Rp. 16.800,-x 24 = Rp. 201.600,- itu termasuk sangat murah. (Tris)

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru