oleh

Sebanyak 4000 Gay Ada di Kab.Bekasi. Sayang Tak Bisa Ditindak Jika Masyarakat Tak Melapor

BEKASI, Kicaunews.com – Maraknya penyimpangan seks yang kian marak dan mengancam akhlak dan moral generasi bangsa ki makin memprihatinkan. KOmisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)Kabupaten Bekasi menyebut sebanyak 4.000 gay umumnya remaja terbanyak ada di Kabupaten Bekasi.

Tak hanya di kota – kota besar saja kini hampir di di kota – kota kecil penyebaran komunitas gay yang dikenal bagian dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) perkembangannya kian pesat.

Komunitas LGBT ini bermunculan secara terang – terangan menyebarkan pengaruhnya di media sosial (Medsos).

Mereka bergerak tak mengenal usia, ekonomi dan profesi hampir semua ada di level itu. Hal ini terjadi di Kabupaten Bekasi jumlah mereka mencapai 4.000 Gay. Sangat miris dan memprihatinkan.

Sekaligus kewaspadaan dan ancaman bagi kita orang tua untuk selalu mengawasi dan melindungi anak – anak kita dari pengaruh negatif dari komunitas LGBT ini.

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bekasi, Bidang Kesehatan dan Narkoba, Mohamad Rojak, mengaku sangat prihatin dengan kondisi perkembangam LGBT yang kian marak di wilayah Kabupaten Bekasi yang mencapai 4.000 itu.

Menurut Moh. Rojak penemuan tersebut secara tidak sengaja berdasarkan penelusuran kepolisian atas kasus LGBT di Garut.

“Setelah terjadi kasus di Garut, pihak kepolisian juga menelusuri sampai ke Karawang. Ternyata anggota grup LGBT di sini (Kab. Bekasi) lebih banyak dibandingkan Garut,” katanya saat Diskusi Publik bersama Komunitas Media Online Indonesia (komodo) di Facetime Coffee, Perumnas 3 Arenjaya, Bekasi Timur, Kamis (08/11/2018) sore.

Setelah penemuan tersebut Kapolres Karawang, kata Rojak, melaporkan ke KPAD Kabupaten Bekasi, karena banyak anak-anak remaja yang juga terlibat di dalam grup tersebut.

“Dalam laporan dari kepolisian tersebut ditemukan 4.000 Gay yang terdiri dari remaja dan dewasa berasal dari daerah Kabupaten Bekasi. Jadi dalam grup tersebut bukan hanya Gay di Karawang yang bergabung, tetapi juga daerah Cikarang dan Bekasi,” imbuhnya.

Baca juga :  Giat Sambang Kapolsek Rawamerta KeKepala Desa

Meski mendapat laporan tersebut KPAD Kabupaten Bekasi tidak bisa bertindak, karena belum ada Undang-undang atau peraturan yang mengatur hal tersebut.

“Meski ada remaja yang terlibat kami tidak bisa bertindak. Lagi pula itu sudah ranah kepolisian,” katanya.

Sedangkan tindakan lain seperti pengobatan itu, kata Rojak, tidak bisa dilakukan. Hal ini sangat disayangkan, mengingat payung hukum bagi KPAD untuk melakukan pencegahan dan pengobatan tak ada.

“Kalau mereka menyatakan melakukan itu atas dasar suka sama suka bagaimana? KPAD tidak bisa melakukan tindakan pengobatan atau membawa mereka untuk melakukan penyuluhan. Bahwa Gay itu dilarang dan merusak moral,” katanya.

Kecuali, kata Rojak, kasus tersebut seperti yang terjadi di Sunter dan Kelapa Gading, pada September 2018 lalu.

“Ada laporan dari masyarakat yang meresahkan. Maka itu bisa ditindak oleh kepolisian maupun lembaga sosial lain,” terangnya.

Kalau tidak ada laporan dari masyarakat, pastinya kami (KPAD) Kabupaten Bekasi maupun kepolisian tidak bisa melakukan tindakan untuk menghukum mereka.

“Ini yang menjadi masalah selama ini. Belum ada peraturan yang mengatur dalam hal itu,”pungkasnya (fie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru