oleh

Usulan APBD Perubahan 2018 Pemkot Bekasi Ditolak Kemendagri, Walikota Berencana Keluarkan Perwal

BEKASI, Kicaunews.com – Anggaran Pendapatan Daerah(APBD) Perubahan 2018 Pemerintah Kota Bekasi ditolak Kementarian Dalam Negeri (Kemendagri). Alhasil sisa APBD Murni 2018 yang tersisa 118 miliar tak mencukupi belanja daerah sampai Desember mendatang.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui bahwa situasi keuangan daerah dalam sisa waktu kegiatan pembangunan Oktober-Desember 2018 sangat memprihatinkan. Dirinya telah menginstruksikan seluruh jajaran dinas terkait untuk bekerja ekstra keras menutupi kekurangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 yang diproyeksikan mencapai Rp282 miliar.

“Saat ini kondisi keuangan (APBD-P) kita sangat memprihatinkan. Dana yang ada di kas daerah saat ini hanya Rp118 miliar dari kebutuhan belanja hingga November 2018 Rp400 miliar,” katanya.

Menurut dia, dengan dana pembangunan yang tersisa saat ini, diperkirakan hanya cukup menutupi kebutuhan belanja daerah hingga November 2018.

Sementara Wakil ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Irman Firmansyah menyatakan penolakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD – P) tahun 2018  oleh Menteri Dalam Negeri dikarenakan terlambatnya permohonan pengajuan ABPD – P tahun 2018 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

“Benar ditolak, karena terjadi keterlambatan pengajuan. Persoalan seperti ini terjadi dibeberapa daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018,” kata Irman kepada awak media.

Menurutnya, walaupun terjadi keterlambatan laporan oleh Pemkot Bekasi, rencananya Walikota Bekasi akan mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) tentang APBD – P tahun 2018.

Mengenai rencana pembuatan Perwal itu pun Irman, mengaku tidak bisa menjelaskan kapan Perwal tentang APBD – P tahun 2018 akan dibuat serta disahkan oleh Walikota Bekasi. Dan apakah DPRD Kota Bekasi selaku lembaga Legislatif diikut sertakan dalam pembuatan Perwal tersebut.

“Saya tidak tahu nomor Perwal tersebut. Kita sifatnya hanya pemberitahuan saja,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Baca juga :  Kegiatan Pramuka SD Al Barra Jelang Ramadhan

Hal yang sama dikatakan Solihin, sekretaris komisi I. Menurutnya, keterlambatan tersebut dikarenakan pengajuan APBD – P yang diajukan oleh Pemkot terlambat satu hari.

Alasannya, yang mana hari tersebut jatuh pada hari Minggu, karena itu aturan dari pusat untuk ditaati.

“APBD kita tidak ada perubahan. Kita tetap menggunakan APBD murni, nanti ada penyesuaian APBD tahun 2018,” kata Solihin, singkat. (fie)

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru