oleh

Permen No 55/2018 Dinilai Dapat Retas Paham Intoleran di Lingkungan Kampus

KICAUNEWS.COM – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristekdikti, pada Senin 29 Oktober 2018 kemarin, menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2018, Tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

Permenristekdikti itu diterbitkan sebagai upaya pemerintah menekan paham-paham intoleran dan paham radikalisme di kampus. “Dalam rangka pembinaan ideologi bangsa ini saya keluarkan permenristekdikti 55 tahun 2018. Dalam Permen tersebut, perguruan tinggi wajib memberikan pembinaan kebangsaan bagi semua mahasiswa,” kata Menristekdikti, Mohammad Nasir di Jakarta Pusat.

Berdasarkan survei Alvara Research Center, terdapat 19,6 persen mahasiswa yang mendukung peraturan daerah (Perda) Syariah diterapkan di Indonesia. Sementara 25,3 Persen sepakat dan setuju Indonesia dibentuk sebagai negara Islam, 16,9 Persen mahasiswa mendukung pemimpin Islam, dan sebanyak 2,5 Persen, berpotensi radikal. Survei itu diikuti oleh sebanyak 1.800 mahasiswa di 25 Perguruan Tinggi.

Dalam upaya merespon hasil survei tersebut, penerbitan Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 itu dinilai sebagai langkah tepat, untuk mengawal ideologi bangsa, yang mengacu pada empat pilar kebangsaan, diantaranya UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Permenristekdikti No 55 Tahun 2018, kata Nasir isinya mengatur agar semua kampis wajib membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa atau UKMPIB. Unit ini berada pada pengawasan Rektor dan mauasiswa serta organisasi ektra boleh bergabung dan menjadi salah satu pengawal dalam UKMPIB.

Oleh karena itu, sambung Nasir, setelah diterbitkannya Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 tersebut, Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No 26/DIKTI/KEP/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus sudah tidak berlaku lagi.

Baca juga :  Konsultasi Nasional Perempuan GMKI, Disambut Baik Pemerintah

Meski demikian, Nasir tak menampik, keberadaan serta simbol-simbol organisasi ekstra kampus, seperti bendera dan simbol lainnya, tetap dilarang beredar di dalam kampus. “Nah kami mewadahi mahasiswa organisasi ektra ini diwadah UKMPIB dan nanti yang tanggung jawab rektor. Politik praktis tetap dilarang, karena ada satu kejadian di dalam kampus hanya dimonopoli oleh sekelompok orang, tidak boleh lagi begitu. semua pihak harus dilibatkan,” terang Nasir.

Dalam waktu dekat, sambung Nasir, Kemenristekdikti akan mengumpulkan para rektor dan wakil rektor bidang kemahasiswaan bersama seluruh ketua umum organisasi ekstra kampus, untuk duduk bersama. “Hal ini dilakukan tentu dengan harapan, pihak rektorat dan organisasi ektra bisa sejalan dan sepaham dalam mengawal ideologi bangsa.” Kata Nasir. (Haji Merah).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru