oleh

Soal Kasus Suap Meikarta, APERSI: Pemerintah Memperlambat, Pengembang Ingin Cepat

KICAUNEWS.COM – Baik pemerintah maupun pengembang, keduanya sama-sama memiliki peran vital dalam skandal kasus suap. Salah satunya dalam kasus suap proyek perizinan Meikarta. Dalam skandal suap proyek Meikarta ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin  ditangkap KPK.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, selain Neneng dan Kepala Dinas PUPR, nama  Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro juga ikut terseret, karena telah memberikan uang suap perizinan tersebut.

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI, Eddy Ganefo mengatakan, dalam beberapa tahun ini, praktek bisnis properti memang rentan terhadap kasus suap. Hal ini, kata Eddy, disebabkan karena adanya peluang yang terjadi dilapangan.

“Baik dari pemerintah dan pengembang sama-sama saling memanfaatkan, bagi pemberi izin mereka kerap memanfaatkan posisi dengan mempersulit pembuatan perizinan sementara dari pihak pengembang mereka ingin agar masalah perizinan cepat selesai agar proses pembangunan cepat berlangsung,” kata Eddy.

Seperti diketahui, Lippo Group adalah perusahaan yang bergerak dibidang properti meliputi kota satelit, perumahan, kondominium, perkantoran kelas A, pendidikan, pusat industri, pusat belanja, hotel, golf, dan juga rumah sakit. Perusahaan ini juga selain bergerak di Indonesia, Lippo Group juga bergerak di Tiongkok dan

Singapura dengan jenis usaha yang sama. Perusahaan yang didirikan oleh Mochtar Riyadi yang saat ini dibesut oleh James Riyadi. Saat ini Lippo Group tengah merencanakan sebuah kota baru di Cikarang, yaitu Meikarta. Proyek ini diperkirakan selesai pada 2021.

Eddy menambahkan, bila melihat aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebenarnya dalam aturannya waktu untuk membuat perizinan tidaklah lama. Ia juga mengambil contoh soal pembuat perizinan IMB, yang durasi waktunya dibutuhkan hanya satu bulan.

Baca juga :  Gerakan Mahasiswa, Buruh dan Getaran Suara Ali Taher Parasong Menggema di Parlemen

Namun dalam prakteknya, sambung Eddy, bila tidak ada uang tambahan, proses pembuatan izin seperti IMB maupun yang lainnya, bisa diperlambat, dan memakan waktu hingga satu tahun. “Kondisi ini lah yang terkadang akhirnya membuat pengembang harus mengeluarkan biaya khusus untuk menyuap pihak-pihak tertentu agar proyek mereka bisa tetap berjalan,” Jelas Eddy Ganefo.

Meskipun begitu, Eddy dalam keterangan tertulisnya seperti diterima redaksi, Senin (29/10) menghimbau kepada semua pengembang properti, agar dapat menahan diri, agar tidak menggunakan jalur yang melanggar hukum, terutama dalam membuat perizinan.

“Kedepannya kami berharap agar pihak pemerintah dan pengusaha properti menghilangkan mental curang agar industri properti bisa berjalan dengan lancar,” terang Eddy.

Informasi, diberitakan sebelumnya, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, terjerat kasus suap perizinan proyek kota mandiri Meikarta, kasus ini disinyalir merugikan negara sebesar Rp 7 miliar.

Kasus ini pun menyeret Bupati Bekasi Neneng  Hasanah Yasin. Meikarta sendiri merupakan sebuah kota mandiri yang didalamnya terdapat beragam proyek properti seperti apartemen, ruko, mall, perkantoran. Untuk harga apartemen meikarta sendiri dijual mulai dari Rp 127 juta. (Haji Merah).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru