oleh

Momentum 4 tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Merupakan Ajang Untuk Mengevaluasi Kinerja

TANGSEL, KICAUNEWS.COM – Momentum 4 tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), merupakan ajang untuk mengevaluasi, menagih, mendesak, dan menuntut hak-hak dan kewajiban pemerintahan sesuai yang tercantum di dalam visi-misi program Nawacita. Yang di hadiri oleh Mahasiswa dan Pemuda sekitar 250 Peserta yang terdiri dari kalangan Mahasiswa dan kampus-kampus terdekat di sekitaran Ciputat yaitu UIN Jakarta, UNPAM, STIE GANESHA, PT IQI dan kader-kader GMPRI dan beberapa tamu undangan dari berbagai Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan.

Melalui siaran pers dan diskusi, GMPRI mengungkapkan, berbagai survei menunjukkan kepuasan dan kelemahan serta efektif atau tidaknya kinerja kabinet kerja Jokowi-JK dalam mengelola negara.

Ketua Umum GMPRI, Raja Agung Nusantara mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi sorotan 4 tahun masa pemerintahan Jokowi, seperti nilai tukar rupiah yang melonjak dan memasuki angka 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat (AS).

“Ada juga peningkatan harga BBM yang subsidinya dicabut sehingga pada akhirnya berdampak pada harga kebutuhan bahan pokok. Isu lain yang terkait adalah impor besar-besaran dan pengandalan hutang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK,” kata Raja Agung Nusantara di Base Camp Caffe Ciputat, Jumat (27/10/2018).

“Kenaikan harga BBM, dolar tak terbendung yang berimbas naiknya bahan pokok, hal inilah yang pada akhirnya mengakibatkan beberapa organisasi kemahasiswaan termasuk Organisasi GMPRI mengadakan evaluasi terhadap kebijakan pemerintahan saat ini.

Mahasiswa harus menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintahan karena yang bertanggung jawab terhadap perkembangan negara bukan hanya aparatur tapi masyarakat juga harus menjalankan fungsi kontrol, ungkap Ketua umum GMPRI Raja Agung Nusantara selaku salah seorang pembicara.

Ia menilai diskusi mengenai evaluasi empat tahun Jokowi-JK harus dijadikan diskusi akademik dan jangan berpindah dari akademik menjadi politik. diskusi bertujuan untuk meningkatkan daya kritis mahasiswa yang selama ini dianggap diam oleh banyak pihak.

Baca juga :  Gubernur Banten H. Wahidin Halim Membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Provinsi Banten ke XVI

Dalam kesempatan ini, Komar Akbar selaku Waketum GMPRI mengakui bila dalam penegakkan hukum seringkali suka ada tekanan publik. Namun demikian, pemerintah harus berani dan tidak boleh bimbang dalam mengambil sebuah keputusan.
Pemerintah tak boleh gamang asal proses hukumnya sudah benar. Yang penting bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. yang jelas harua ada dasar hukum yang argumentatif, ungkap Komar Akbar Wektum GMPRI.

Rahmat Luang selaku Aktivitas Pemuda Bumi Putra Nusantara mengatakan dengan tegas, Kedaulatan Pangan Hari ini publik kembali disunguhi tuntutan sengkarut kenaikan impor beras, ketidak kompakan birokrasi secara nyata dipertontonkan melalui perseteruan antara Menteri Perdagangan dan Kepala Bulog.

Kedaulatan Hukum Pemerintah saat ini telah gagal dalam mengenalkan Sila Ke-5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tapi tidak ada satu kasus pun pelanggaran HAM masa lalu yang diselesaikan tuntas selama pemerintahan ini. Pada masa kampanye Pilpres 2014 Jokowi berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan menghapus Impunitas. Komitmen tersebut juga tercantum dalam visi, misis dan program aksi yang dikenal dengan Nawa Cita. ungkap Rahmat

Doli Yatim mengungkapkan Tenaga Kerja Asing yang di atur dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA cenderung mempermudah masuknya TKA ke Indonesia, padahal banyak tenaga kerja lokal masih membutuhkan lapangan pekerjaan.

Fahri Rahman Selaku Moderator di acara diskusi Kebangsaan memenejmen acara diskusi dengan sangat menarik dan penuh antraktif dan Motivasi, dan membuka sesen tanya jawab, beberapa Peserta diskusi mengajukan pertanyakan yang berhubungan dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama 4 Tahun.

Hasil dari diskusi kebangsaan para Nara sumber bersepakat mengatakan Pemerintahan Jokowi-JK Telah gagal Memimpin negara Kesatuan Republik Indonesia selama 4 Tahun, setelah di analisa dan di indentifikasi dari berbagai data statistik dan berbagai elemen kebangsaan dan aspek berbangsa mulai dari tatanan Ekonomi makro-mikro, sosial, politik, budaya, konflik vertikal-horizontal serta banyak terjadi kegaduhan-kegaduhan dari rakyat jelata sampai pejabat tinggi negara.
Maka GMPRI mempunyai konsep dan gagasan untuk di tawarkan kepada pemerintahan Jokowi -JK dalam memperbaiki Bangsa Indonesia dalam waktu yang sngat singkat ini, yaitu tinggal satu tahun lagi.
Kalau pemerintahan Jokowi -JK tidak cepat mengambil tindakan untuk memperbaiki bangsa indonesia ini lebih- lebih janji-janji kempanye Jokowi-JK belum terpenuhi, maka ini akan menjadi Sunami besar terhadap pencalonan Presiden Jokowi dua periode dan teridentifikasi Terancam gagal memimpin Bangsa Indonesia.

Baca juga :  Polsek Lembang Melalui Bhabinkamtibmas Desa Langensari

Red/###

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru