oleh

Diduga pegawai UPT PLKB widasari pungut biaya bikin AKTA LAHIR

Indramayu, Kicaunews.com – Keluhan korban lebih dari 5 orang masyarakat bangkaloa ilir kecamatan widasari kabupaten indramayu. Yang sudah menyetorkan uangnya kepada oknum pegawai kasubag UPT PLKB untuk pengajuan pembuatan akta kelahiran melalui ibu berinisial (C) hampir 6 bulan lebih hingga sa’at ini tak kunjung jadi,

Menurut keterangan dari korban “Saya dan tetangga sekitar ada 5 orang atau lebih menyetorkan uang kepada ibu C karena kami semua ingin anak saya punya surat akte kelahiran jadi karena rayuan oknum dengan iming-iming pembuatan akte mudah cepat dan murah kami semua dari beberapa orang dari desa bangkaloa Ilir memberikan surat persyaratan dan sejumlah uang, Saya pikir cepat “eh ngga taunya janji manisnya membohongi kita, Sudah lima bulan lebih belum jadi juga, Kemarin hari rabu tanggal 26 saya datangi ibu C tersebut mau mengambil surat-surat, Tapi menurutnya surat-suratnya hilang lupa taroh dimna, Jadi saya kecewa surat tidak dikasih, Uang juga tidak dikembalikan tidak besar cuma Rp 150.000 tapi kan ada 5 orang, jelasnya. Sabtu (27/10/2018)

Sebelumnya kicaunews.com pernah mendatangi oknum pegawai upt plkb tersebut ” Ia membenarkan menurut pengakuannya “Iya emang benar warga bangkaloa ilir sekitar ada 5 orang mau membuat akta kelahiran sudah mengumpulkan persyaratannya juga berupa uang tapi berpariasi ada yang baru setor Rp 50.000 ada yang Rp 100.000 juga Rp 150.000. Ini katanya buat pembuatan akte lahir dan buat ongkos, Saya tidak membuatkan akte lahir karena masih ada kekurangan berapa kali saya harus mondar-mandir kesalahan persyaratan apa itu tidak memakan biaya, Masyarakat sih tinggal tahu jadi aja disangka tidak susah bikin akta kelahiran modal segitu mana cukup, Kalau mereka tidak percaya ya udah saya akan kembalikan semuanya persyaratan dan uangnya, cuma uang segitu aja ribut sampai lapor sama media, Nanti besok saya akan kembalikan tepatnya tanggal 15/10/2018. Tegasnya

Baca juga :  Patroli SPBU Himbau Karyawan

Ketua ‘Gerakan nasional pencegahan korupsi (GNPK-RI) kabupaten indramayu ( Djaja ) sa’at temui kicaunews.com di kantornya ‘Mengatakan “se-Lincah lincahnya tupai melompat pasti akan jatuh juga, Sudah tahu itu pungli masih saja diembat kan sudah tahu peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) masyarakat sebaiknya warga menyampaikan penolakan jika dimintai biaya dalam mengurus akta kelahiran layanan pembuatan akta kelahiran tidak dipungut biaya alias gratis. “Sebab ini kan layanan masyarakat, maka harus gratis. Mengurus akta kelahiran, akta kematian, sampai KTP-elektronik.

Ditambahkan, ketua GNPK-RI “Permintaan membayar ketika mengurus akta kelahiran termasuk bentuk pungutan liar (pungli). Karena itu perlu ada peran serta masyarakat untuk melaporkan kepada Satgas Saber Pungli.  “Yang penting ada datanya siapa yang minta (pungutan), berapa pungutannya dan di daerah mana. Kemendagri dan Ombusman sama-sama memerlukan data tersebut,”

“Adanya pungutan oleh oknum petugas sebagai ujung tombak administrasi kependudukan dapat menghambat pencapaian pemenuhan akta lahir anak yang dalam target RPJMN 2019 cakupan pencatatan kelahiran secara nasional untuk anak (0 hingga 17) tahun, Terus terang saya kecewa terhadap kelakuan oknum Di upt plkb widasari yang masih saja mau kutip uang haram dari warga rupanya tidak punya malu sedikitpun ‘Ungkapnya ( MT jahol )

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru