oleh

Mempertanyakan 1 tahun Kinerja & janji Gubernur Anies Baswedan

JAKARTA,KICAUNEWS.COM – Melalui media ini ingin kami sampaikan tentang adanya Pengaduan Masyarakat Jakarta yang tidak mendapatkan KJP Plus. Padahal sebelumnya mereka mendapatkan KJP (Kartu Jakarta Pintar).

Mengingat dalam 23 Janji Kampanye Anies Sandi jelas jelas dicantumkan salah satunya Anak Usia sekolah sd 21 tahun semua mendapatkan KJP Plus.

Sebagai Relawan yang berkumpul didalam Komando Barisan Anies Sandi (KOMBAS) kamj meresa bertanggung jawab untuk memperjuangkan hak hak warga masyarakat Jakarta, apalagi tentang Pendidikan

Mulai hari ini kami membuka Kotak Pengaduan Masyarakat Tentang Warga yang Tidak mendapatkan KJP Plus.
Dan kepada seluruh Tim Kombas, atau Relawan lainnya diminta untuk segera mengumpulkan semua Data data Warga di wilayah masing masing yang tidak mendapatkan Program KJP Plus dari Pemerintah DKI Jakarta Cq. Dinas Pendidikan DKI. Guna segera kita tindaklanjuti kepada Bapak Gubernur Anies Baswedan.

Sesuai dengan komitmen kami Tim Kombas diawal, bilamana Gubernur yang kita usung Anies Baswedan Tidak merealisasikan janji janjinya kepada masyarakat. Maka kami akan Memperjuangkannya melalui berbagai cara, sampai Janji jani itu dapat terpenuhi.

Begitu juga dengan program DP 0%, seyogyanya itu untuk memberikan Kemudahan dan fasilitas Rumah murah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun kenyataannya, rumah 0% malah diperuntukkan kepada mereka yang berpenghasilan Rp. 7 Juta. Hal ini sangat memprihatinkan bagi kami. Dan tentu tidak sesuai dengan semangat perjuangan dimasa kampanye dahulu.

Begitu juga, dengan janji beliau menutup tempat hiburan Alexis. Seharusnya itu tutup total. Dari info Tim kami dilapangan kenyataan tempat itu masih tetap beroperasi seperti sediakala hanya berganti nama.

Kami juga ingin mempertanyakan komitmen Gubernur saat saat kampanye. Yang katanya ingin dekat dengan warga, dan akan membantu kesulitan yang dihadapi warga terkait kinerja anak buahnya di Pemprov DKI. Namun kenyataannya Anies malah merubah pola Pengaduan kinerja Aparatur Pemerintahan DKI, mulai dari Lurah, Camat, Walikota dan Dinas terkait lainnya. Awalnya pengaduan bisa langsung, sekarang pengaduan melalui Kecamatan, yang notabebenya tanpa solusi sama sekali.
Ini menimbulkan kesan buruk bagi citra Gubernur. Seolah olah lari dari masyakarat & tanggung jawabnya. Kekawatiran kami mengapa Gubernur lakukan itu, mungkin mendapat masukan dari orang orang yang tidak berkompeten didalam merealisasikan janji janji kampanye Gubernur.

Baca juga :  Gunakan Aplikasi Mobile, Starlet Hotel Serpong Memenangkan Pernghargaan Pertama Di Indonesia

Akibatnya banyak hal yang tidak diketahui oleh Gubernur Anies Baswedan terkait kinerja Staf beliau yang tidak sesuai harapan masyarakat.
Gubernur jangan merubah sesuatu yang sudah baik sebelumnya, menjadi malah tambah buruk.
Selain janji janji kampanye yang masih jauh dari realisasi. Kinerja Aparatur pemerintahannya terlihat arogan dan tak ada rasa kawatir sama sekali terhadap Pimpinan.
Contoh Lurah Cipete Utara M. Yohan.ST, yang seyogyanya menjadi Pamong justru menandai awal kekisruhan di masyarakat. Sekarang malah mendapat gelar Lurah yang tanpa Pengaduan, Kan ini aneh.
Apalagi arogansi Lurah seperti raja kecil, bila ada warga yang ingin minta tanda tangan. Harus melalui salah satu staf khusus beliau, selain yang ditunjuk tidak boleh ada yang menyerahkan kepada beliau. Sehingga berkas berkas menumpuk untuk ditanda tangani.

Lain lagi dengan Lurah Meruya Utara, yang tidak pernah ngantor. Malah dapat penghargaan. Lah kriterianya apa?
Jujur kami beberapa kali berkunjung ke Kelurahan Meruya Utara, Lurah Sdr. Aji Pangestu tidak pernah ada di tempat. Sehingga pelayanan masyarakat menjadi terhambat. Permohonan surat menyurat pun sudah berbulan bulan diajukan tidak juga kunjung ditanda tangani tanpa alasan yang jelas.

Sebagai Relawan kami punya tanggung jawab menyampaikan informasi ini dengan sebenar benarnya, tanpa ada maksud apapun selain tetap mengingkan Gubernur memenuhi janji janji Kampanyenya. Sesuai slogan Maju Kotanya, Bahagia warganya. Namun kenyataannya laporan kami ke Gubernur dianggap angin lalu, bahkan kami malah dicurigai, kan ini aneh.
Masih banyak persoalan persoalan lain yang melibatkan Dinas Tata Air & Dinas Kehutanan Cq. Pemakaman Pondok Kelapa. Persoalan ganti rugi lahan warga yang harus segera diselesaikan, malah dipersulit dan dilambat lambatkan.
Kami juga mempertanyakan mengapa Musrembang Cipete Utara pengajuan 2017 terakit Pembuatan parit sepanjang jalan H. Jian. Yang sudah ada Anggaran di tahun 2018 tak juga kunjung dilaksanakan pengerjaannya. Kami sudah laporkan dan mempertanyakan ini. Namun tak juga ada jawaban yang pasti.
Sebagai telawan yang dekat dengan masyarakat kami berjanji akan terus mengawal dan menjaga, agar Gubernur dan seluruh staf Pemerintahan Pemrov DKI menjalankan kinerja dengan sebaik baiknya dengan Hati dan rasa mencintai terhadap warganya tanpa pilih kasih.

Baca juga :  Gara-gara BPNT Beras dan Gula, Ratusan Warga Pondok Aren Rela Antri

Kami juga membuka kotak pengaduan.

Silahkan warga menghubungi WA. 087885678288

Isi :

-NAMA :
-ALAMAT :
RT/RW :
KELURAHAN :
KECAMATAN :
KAB/KOTAMADYA :
-KONTAK PERSON :
-HAL PENGADUAN :
1………………………………………………………..
2………………………………………………………..
3……………………………………………………dst

Semoga informasi ini sampai kepada Bapak Gubernur Anies Baswedan dan segera menindak lanjutinya.
Dan semoga membawa manfaat bagi masyarakat Jakarta. Dan terciptanya Kinerja Pemerintahan DKI Jakarta yang Baik, benar dan Sehat menuju pada Ibukota Jakarta yang dapat kita banggakan, ungkap Burhan Saidi selaku Ketua Umum Kombas dan Ketua Umum Pandawa 5 kepada redaksi Kicaunews.com

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru