oleh

Pemkot Jambi Tutup Tiga Gereja, GMKI Serukan Aksi Solidaritas

KICAUNEWS.COM – Pemerintah Kota Jambi pada 27 September 2018 kemarin, melakukan penyegelan terhadap tiga gereja diantaranya, GSJA, GMI dan HKI yang berada di Kelurahan Kenali Barat, Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Penyegelan Gereja di Kota Jambi tersebut, dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Kota Jambi, melalui Satuan Polisi Pamong Praja yang di dampingi oleh Polres Kota Jambi, dan TNI Kodim Kota Jambi.

Ketua Umum Terpilih, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Corneles Galanjinjinay mengatakan, tindakan pemerintah kota Jambi menyegel rumah ibadah, telah melanggar konstitusi yang ada dalam undang-undang.

“Dalam Pasal 28 E UUD sangat jelas disebutkan, kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pemerintah Kota Jambi tidak melaksanakan perintah Konstitusi yaitu Pasal 29 UUD 1945 ayat (2),” kata Corneles.

Negara, kata Corneles, seharusnya hadir menjamin hak setiap warga memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, bukan malah melarang warganya beribadat bahkan melakukan penyegelan terhadap rumah ibadah.

“Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dengan hak-hak dasarnya telah dijamin di dalam konstitusi harus setia pada prinsip” kata Corneles

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 E, berbunyi, ‘kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya’. Sedangkan pada UUD 1945 Pasal 29 ayat 2, juga dijelaskan, ‘Negara Menjamin Kemerdekaan memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya.’

“Todak ada mayoritas dan minoritas di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara,” tambah Corneles.

Hak-hak dasar yang dijamin di dalam konstitusi, tambah Corneles, tidak boleh sama sekali dikesampingkan walaupun ada desakan dari sekelompok orang. “Untuk itu Negara diberikan kewenangan agar dapat menjaga dan memastikan hak-hak dasar itu dijalankan.” Tambahnya.

Dalam merespon penyegelan Gereja di Kota Jambi tersebut, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, juga menyerukan kepada seluruh kader GMKI se Indonesia, agar melakukan aksi solidaritas.

Baca juga :  Hadiri RDPU, GMKI Dorong Pemerintah Buat Lembaga Khusus Pemberdayaan Pemuda

Berikut ini tuntutan aksi Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, kepada seluruh kader GMKI Se Indonesia.

Pertama, Pemerintah Kota Jambi mencabut penyegelan Rumah Ibadah terhadap ketiga gereja yaitu GSJA, GMI, dan HKI.

Kedua, Pemerintah Kota Jambi tidak tunduk kepada tekanan organisasi massa apabila tidak sesuai dengan konstitusi atau UUD 1945.

Ketiga, Aparat Kepolisian dan TNI harus selalu setia kepada tugas yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menjamin kemerdekaan masyarakat memeluk agamanya masing-masing yaitu memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang di rumah ibadahnya masing-masing.

Keempat, Pemkot Jambi, Polres Kota Jambi, dan TNI Kodim Kota Jambi harus belajar tentang kehidupan yang toleran dari masyarakat di Sulawesi Utara, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan daerah lainnya, dimana rumah ibadah setiap agama dapat berdiri dengan aman dan damai tanpa ada gangguan dari pemerintah daerah ataupun masyarakat.

Pengurus Pusat GMKI bersedia untuk datang ke kota Jambi dan mengajarkan serta mencontohkan kepada Pemkot Jambi, Polres Kota Jambi, dan TNI Kodim Kota Jambi tentang bagaimana menjaga kehidupan yang toleran di tengah masyarakat yang multikultur.

Kelima, Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Agama harus menunjukkan bahwa “Negara hadir melindungi hak-hak setiap warga negaranya” yakni dengan memperhatikan permasalahan rumah ibadah di seluruh Indonesia secara khusus Penyegelan Rumah Ibadah di Kota Jambi.

Keenam, Solidaritas dari seluruh umat beragama di Indonesia serta organisasi mahasiswa untuk bersama-sama dan bahu-membahu mendesak Pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negara sesuai dengan Konstitusi.

Ketujuh, GMKI se-Tanah Air untuk melakukan aksi serentak di seluruh Indonesia pada hari Senin, 1 Oktober 2018 di depan Kantor Pemerintah daerah masing-masing, kantor DPR, Polri, dan TNI dengan fokus isu, “Pemerintah, Polri, dan TNI Jangan Tunduk Pada Tindakan Intoleran”, “Pemerintah Lindungi Hak Konstitusi Setiap Warga Negara”, serta “Mahasiswa dan Rakyat Indonesia Menolak Aksi Kebencian dan Intoleran”. (Editor: Haji Merah).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru